Ganasnya’ Nasi Kalakan Khas Pacitan

Menu Sang Predator Kegemaran Presiden SBY

Keganasan penguasa laut ini, sanggup menyuguhkan pesona rasa yang tak akan anda dapatkan di tempat lain selain di Pacitan. (foto:jbc15/jbc)

PACITAN (jurnalberita.com) – Ikan Hiu ternyata memiliki rasa khas dan dijamin mampu menggoyang lidah. Keganasan penguasa laut ini, sanggup menyuguhkan pesona rasa yang tak akan anda dapatkan di tempat lain selain di Pacitan.

Tak mengherankan, bila Sang Presiden SBY pun ternyata juga gemar menyantap sayur kalakan dan kelong (ikan hiu muda yang digoreng) setiap berkunjung ke Pacitan.

Masakan ikan hiu ini dikenal dengan nama Sayur Kalakan. Kalakan merupakan salah satu menu makanan khas Pacitan yang paling banyak digemari wisatawan lokal maupun luar daerah saat berkunjung ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nasi kalakan memang menjadi ikon lain untuk mendeskripsikan pariwisata di ‘Kota 1.001 Gua’ ini. Daging kalakan hiu yang gurih, sangat pas beradu dengan sambal mentah yang pedas menyetrum lidah.

“Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke sini (Pacitan) tapi tidak mampir beli kalakan,” kata Kiki Farel, artis asal Bandung yang beberapa waktu lalu melakukan syuting program infotainmen salah satu TV swasta, di pantai Teleng Ria Pacitan.

Kiki hanyalah satu dari sekian banyak wisatawan yang terlihat asyik menikmati masakan daging kalakan. Duduk di pinggir restoran yang berbentuk panggung dengan posisi menghadap ke laut, membuat daging kalakan yang dimasak menjadi sayur pedas serasa lebih nikmat. Satu porsi menu kalakan lengkap berikut menu pelengkap terdiri dari, sayur oseng tahu-tempe, oseng terong, serta urap daun kenikir plus potongan kacang panjang dan tauge yang telah direbus. Masih ada satu lagi yang dihidangkan menjadi satu paket dengan kalakan, yakni tiwul. Sebagai penutup sambal mentah berada di samping udang goreng.

Lalu, bagaimana rasanya? Dijamin enak dan memberi kesan berbeda, terutama bagi pencinta kuliner atau penggemar masakan ikan laut. Selain bahan utamanya adalah ikan hiu yang dikenal sebagai predator laut, cara penyajian yang dilengkapi sejumlah menu tambahan membuat makanan khas Pacitan yang hanya dapat diperoleh di sekitar kawasan wisata pantai ini banyak dicari oleh pengunjung. Paduan tiwul, rasa pedas ‘krenyes-krenyes’ kenikir mendominasi, kalakan, dan sambel, membuat lidah bergoyang. Rasa yang begitu dahsyat ini, ternyata lebih nikmat jika disantap muluk (makan tanpa sendok).

Mbah Supini, salah satu dari sedikit tenaga ahli pembuat kalakan asal Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan mengatakan, istilah kalakan sebenarnya merujuk pada potongan daging ikan laut yang disate (dipanggang mirip sate). “Kalakan biasanya baru dimakan setelah terlebih dahulu dimasak menjadi sayur pedas atau digoreng menggunakan tepung gaplek (tapioka),” katanya. Mbah Sup – panggilan Supini – mengatakan cara membuat kalakan sebenarnya tidak rumit, daging hiu muda dipotong-potong dalam ukuran kecil, kira-kira seukuran dua jari tangan orang dewasa atau separuhnya, kemudian ditusuk satu per satu menggunakan tusuk sate.

“Daging ‘kelong’ (hiu muda) yang telah disate lalu dipanggang di atas batok kelapa yang membara sampai matang,” kata Mbah Sup menjelaskan panjang lebar.

Setelah matang, kalakan ini masih belum bisa langsung dimakan. Selain belum diberi bumbu, makanan khas daerah Pacitan ini masih bersifat sebagai bahan makanan setengah jadi. Agar bisa disantap, biasanya kalakan dimasak lagi menjadi sayur santan pedas. Baru setelah itu kalakan bisa dihidangkan bersama nasi tiwul ataupun nasi putih. Sebagai penutup es kelapa perawan, akan menetralkan rasa pedas di lidah. Pemandangan pantai dengan angin yang semilir makin menambah nikmat makan Anda. Cukup dengan Rp 20.000,- saja, Anda bisa merasakan sensasi menyantap sang ‘predator’.

http://jurnalberita.com

Chris "The Dragon" John Tetap Perkasa di 2011

Hernawan

Chris John.

"Saya siap bertarung dengan siapa saja."

Semarang (ANTARA News) - Indonesia masih memiliki kebanggaan di ajang olahraga internasional, terutama di cabang olahraga tinju melalui prestasi Chris John yang sudah delapan tahun menyandang predikat sebagai juara dunia kelas bulu WBA.

Bahkan, sejak 2008 petinju berjulukan "the Dragon" tersebut berhak atas gelar Super Champion karena berhasil mempertahankan gelarnya 10 kali tanpa putus.

Petinju kelahiran Jakarta pada 32 tahun silam itu mulai menjadi juara dunia pada 2003, setelah mengalahkan petinju Panama, Oscar Leon, melalui pertarungan ad-interim di Bali. Setelah itu, Chris John ibarat batu karang untuk mempertahankan gelarnya hingga kini.

Tercatat sudah 15 kali petinju dengan rekor bertarung 45 kali menang (22 di antaranya dengan knock out/KO) dan dua kali seri tersebut berhasil mengamankan sabuk gelar juara dunia di kelas bulu (57,1 kilogram) versi asosiasi tinju dunia (world boxing association/WBA.

Selama 2011 suami mantan atlet wushu Jawa Tengah, Anna Maria Megawati, tersebut sudah dua kali mempertahankan gelarnya. Pertama saat menghadapi petinju Indonesia asal Ketapang, Kalimantan Barat, Daud Yordan, di Jakarta, 17 April 2011. Pada saat itu Daud Yordan menempati peringkat keenam kelas bulu WBA.

Pada pertarungan yang dipromotori Raja Sapta Oktohari tersebut, Chris John berhasil mengalahkan Daud "Cino" Yordan dengan angka, yaitu 116-112, 116-112,dan 117-111.

Dalam setiap pertarungan yang dijalani, Chris John memang tidak memasang target memukul KO lawannya. "Kalau memang ada lesempatan tentunya akan saya manfaatkan sebaik mungkin, tetapi target saya adalah tetap mempertahankan gelar," katanya.

Pertarungan keduanya saat mengalahkan petinju Ukraina, Stanyslav Merdov. di Challenge Stadium MT Claremont, Perth, Australia Barat, 30 November 2011.

Pada pertarungan yang disaksikan langsung oleh Anna Maria Megawati, yang juga berperan menjadi penyanyi Indonesia Raya, petinju yang besar di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tersebut juga menang dengan angka mutlak, 116-111, 116-111, dan 115-112.

Sebelumnya, Chris John juga sudah mengalahkan petinju dunia seperti Juan Manuel Marquez (Meksiko), Derrick Gainner (Amerika Serikat), Jose Cheo Rojas (Venezuela dua kali), Hiroyuki Enoki (Jepang), Renant Acosta (Panama).

Kemudian, "the Dragon" juga kalahkan Tommy Brouwn (Australia), Osamu Sato dan Zaiki Takemoto (Jepang), Roinet Caballero (Panama), Fernando Saucido (Argentina), dan Rocky Juarez (Amerika Serikat, dua kali).

Dari 15 kali pertarungan perebutan gelar tersebut, Chris John lima kali harus menjalani tarung wajib (mandatory fight) dan 10 kali melalui pertarungan pilihan (choice).

Pada 2012, Chris John kembali akan melanjutkan kiprahnya sebagai pemegang gelar Super Champion kelas bulu WBA. Bahkan, Raja Sapta Oktohari sekaku promotor sudah merancang pertarungan.

Tak tanggung-tanggung, Chris John yang tergabung dalam Sasana Herry`s Gym di Perth, Australia, tersebut bakal menyatukan dua gelar juara dunia dari dua badan tinju yang berbeda, yaitu WBA dan federasi tinju internasional (International Boxing Federation/IBF).

Ketua Bidang Media dan Promosi dari Mahkota Promotion, Fathan Rangkuti, mengemukakan bahwa pertarungan unifikasi Chris John bakal digelar di Singapura, 31 Maret 2012 dan dipertemukan dengan juara dunia kelas bulu IBF, Billy Dib (Australia).

"Kalau tempatnya sudah pasti, tetapi tanggalnya masih bisa berubah tergantung hasil negosiasi. Tetapi, lawannya juga sudah pasti, yaitu di Singapura," katanya.

Menurut dia, di kelas bulu WBA, Chris John memang sudah menjadi "raja" sehingga pihak promotor berusaha untuk mengangkat Chris John.

Chris John sendiri mengaku kalau sampai kini memang belum ada pembicaraan soal pertarungan unifikasi tersebut karena saat ini pelatih sekaligus manajernya, Craig Christian, memberikan kesempatan untuk istirahat.

"Setelah pertarungan melawan Merdov di Australia, 30 November 2011, saya diberi kesempatan untuk istirahat dan mungkin pelatih menjauhkan saya dari kegiatan tinju selama masa istirahat ini," kata Chris John.

Tetapi, kata ayah dua orang putri (Maria Luna Ferisha dan Maria Rosa Christiani) tersebut tetap siap menghadapi Billy Dib jika memang itu program dari pelatih sekaligus manajernya.

"Saya siap bertarung dengan siapa saja, termasuk pertarungan unifikasi melawan Billy Dib, jika memang pelatih sekaligus manajernya memprogramkan seperti itu," demikian Chris John.

Editor: Priyambodo RH

http://www.antaranews.com

Manufacturing Hope (7): Tempat Bersandar yang Harus Kokoh

Dahlan Iskan (*)

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)

"Prinsip out of the box memang sudah waktunya benar-benar dilaksanakan."

Jakarta (ANTARA News) - Tentu ini bukan rahasia negara--karena yang saya kemukakan hanya suasananya. Dalam beberapa sidang kabinet belakangan ini Presiden SBY begitu keras--dalam ucapan maupun mimik wajahnya, terutama ketika menyangkut pelaksanaan program-program kabinet yang lambat.

Bahkan, Presiden SBY sampai masuk ke persoalan yang detail. Belum pernah presiden memimpin rapat kabinet begini keras dan detail. Misalnya, ketika membahas birokrasi yang menurut penilaian presiden ternyata menjadi salah satu penyebab utama kelambatan banyak program. Dalam hal kelambanan birokrasi ini boleh dibilang presiden sudah sampai tahap marah--benar-benar marah.

Misalnya, begitu banyak pejabat di daerah dan pusat yang mengatakan bahwa rancangan keputusan sudah di meja presiden. Padahal masih entah di mana. Ini bisa menimbulkan anggapan presiden yang lambat.

Walhasil kelambatan birokrasi seperti itu, tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2012. Bahkan, entah sudah berapa kali presiden meminta agar para menteri "bekerja dan berpikir dan bertindak out of the box". Tidak boleh lagi bekerja seperti biasanya dan mengambil jalan yang biasa. Bahkan, presiden sendiri seperti menantang birokrasi untuk adu cepat. "Hari ini sampai di meja saya, keesokan harinya sudah saya tanda tangani," tegas beliau.

Tentu kemarahan presiden seperti itu tidak akan sampai terlihat di publik. Presiden terlalu santun untuk urusan seperti ini. Tapi, ke dalam, terlihat jelas bahwa Presiden SBY berubah. Ingin mewujudkan ucapannya di depan publik beberapa waktu lalu bahwa gaya kepemimpinannya akan lebih tegas dan cepat.

Perubahan itu juga terasa saat melakukan perjalanan dengan naik kereta api ke Cilacap, 28 Desember lalu. Itulah perjalanan darat  6,5 jam untuk meresmikan dimulainya pembangunan kilang minyak Pertamina. Inilah pembangunan kilang minyak pertama dalam masa setelah orde baru.

Sepanjang perjalanan itu berbagai agenda dibahas. Mirip rapat kabinet terbatas yang sangat intensif. Soal kemiskinan, energi, pangan, teknologi, perdagangan, sampai ke soal konsep mendasar perlunya Polri menyesuaikan diri dengan tantangan baru: terjadinya ketegangan di masyarakat, seperti yang terjadi di Mesuji dan Bima.

Sudah tentu dibahas pula program BUMN, termasuk perlunya beberapa BUMN diubah strukturnya.
Dalam hal kemiskinan dibahas juga kondisi berbagai daerah. Saya sempat menyampaikan terobosan yang dilakukan oleh beberapa bupati dari daerah tertinggal. Misalnya, Bupati Lebak yang berambisi menuntaskan ketertinggalannya di akhir tahun 2013.

Begitu pula dengan Bupati Ngada di Flores yang sampai mengancam mengundurkan diri kalau DPRD setempat menolak pengalokasian dana APBD untuk program pemberian sapi bagi 18.000 penduduk miskin di kabupaten itu. Bupati ini memang istimewa. Mobil dinasnya kijang tua karena dia memilih APBD untuk mengurangi kemiskinan daripada untuk membeli mobil dinas baru. Dia melihat tidak ada cara lain yang lebih cepat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Ngada kecuali lewat pembagian sapi dan pembangunan bendungan untuk irigasi di Bajawa.

"Rapat sambil menyusuri rel kereta api" itu juga berlangsung sangat intensif karena kami berada dalam satu gerbong yang tempat duduknya berhadap-hadapan sangat dekat. Waktunya juga sangat cukup. Tidak diburu acara lain. Siang itu, peralatan karaoke yang ada di gerbong tersebut tidak laku. Presiden seperti tidak kehabisan agenda untuk dikemukakan. Presiden seperti benar-benar tidak sabar ingin menuntaskan semua program besar kabinet.

Setelah mengikuti beberapa kali sidang kabinet dan juga perjalanan ke Cilacap ini, tampaknya reformasi birokrasi akan jadi salah satu fokus presiden. Tampaknya reformasi birokrasi tidak akan bisa ditawar lagi. Presiden terlihat tidak puas mengapa reformasi birokrasi selama ini hanya lebih banyak dikaitkan dengan perubahan sistem gaji.

Mengingat reformasi birokrasi akan menjadi salah satu agenda utama tahun 2012, maka reformasi birokrasi di BUMN juga harus berjalan, bahkan lebih cepat. Tidak boleh BUMN yang sifatnya lebih korporasi tertinggal oleh kementerian lain yang orientasinya bukan korporasi. Kalau birokrasi yang instansional saja bertekad melakukan reformasi, apalagi BUMN yang korporasional.

Wajah korporasi jelas harus lebih cair dari wajah instansi. Masa lalu BUMN yang lebih dekat dengan sifat instansional benar-benar harus berubah. Itulah sebabnya pelimpahan begitu banyak wewenang menteri kepada masing-masing korporasi menjadi jantung dari reformasi birokrasi di BUMN. Dengan reformasi kewenangan itu maka rentetannya akan panjang: komisaris tidak bisa lagi asal-asalan, direksi tidak bisa lagi main politik dan sekaligus kehilangan peluang untuk menjilat.

Persetujuan dewan komisaris, misalnya, kini harus tegas: setuju atau tidak setuju. Tidak bisa lagi ada dewan komisarais yang memberikan persetujuan dengan catatan. Selama ini terlalu biasa dewan komisaris dalam memberikan persetujuan atas program direksi disertai catatan-catatan--yang kesannya dewan komisaris ingin cari selamat sendiri.

Secara seloroh sering saya kemukakan sifat persetujuan dewan komisaris itu harus seperti wanita yang habis bercinta: hamil atau tidak hamil. Tidak ada istilah "agak hamil" dalam kamus wanita. Maka, ke depan persetujuan dewan komisaris harus tegas: setuju atau tidak setuju. Tidak ada istilah "agak setuju".

Bagi saya, disetujui atau tidak disetujui tidak masalah. Yang penting keputusan itu diberikan dalam waktu cepat. Korporasi memerlukan kecepatan. Speed. Banyak sekali peluang yang lewat karena unsur speed diabaikan. Pengadaan MA 60 Merpati menjai contoh nyata hilangnya kesempatan itu.

Katakanlah dewan komisaris tidak setuju atas usulan program direksi. Kemungkinannya masih banyak. Direksi merevisi usulannya, direksi menyadari bahwa usulannya memang kurang bagus, atau direksi tetap merasa usulannya sangat bagus.

Dalam hal yang terakhir itu direksi diberi peluang untuk appeal ke Kementerian BUMN. Kementerian inilah yang akan memberikan penilaian siapa yang sebenarnya kurang entrepreneur. Kementerian tidak akan memberikan kata putus karena kementerian tidak boleh intervensi kepada korporasi. Tapi kementerian bisa mengambil kesimpulan untuk menilai personalia di kepengurusan BUMN tersebut.

Maka kuncinya adalah speed. Tidak disetujuinya sebuah program pun tidak masalah asal keputusan diberikan dengan cepat. Tidak digantung. Dengan demikian, direksi bisa segera menyusun langkah yang baru lagi: merevisi, melupakannya atau membuat program yang baru sama sekali.

Tentu tidak hanya jantungnya yang berubah. Kulit-kulitnya juga perlu berubah.
 
Oleh karena itu, saya sangat menghargai langkah Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), I. Jonan, yang pada tahun 2012 ini akan mengubah seragam karyawan PT KAI agar tidak lagi sama dengan seragam pegawai negeri Kementerian Perhubungan.

Soal seragam, sebenarnya tidak terlalu penting. Ini hanya kulit-kulitnya. Tapi soal kulit ini kadang lebih menarik dari isinya. Sewaktu di PLN pun saya pernah menghapus baju seragam. Ini gara-gara baju seragam dinilai dijadikan objek korupsi. Toh kinerja tidak terpengaruh dengan atau tanpa baju seragam.

Tentu saya tidak antibaju seragam. Silakan berseragam--hanya saja jangan dijadikan objekan korupsi!

Gaya-gaya instansional BUMN yang lain juga harus berubah. Dan ini akan lebih banyak ditentukan oleh CEO-nya, oleh direktur utamanya. Sangat tidak bernada korporasi kalau dalam acara-acara intern pun seorang direktur utama memberikan sambutan dengan cara membaca sambutan. Berpidato dengan cara membaca hanya boleh untuk acara yang melibatkan pihak di luar perusahaan.

Oleh karena itu, tim yang pekerjaannya membuatkan pidato direktur utama sebaiknya juga dibubarkan. Tidak pantas di BUMN ada pegawai yang pekerjaannya membuatkan pidato direktur utama--seolah-olah sang direktur utama begitu tidak menguasai masalah perusahaan yang dipimpinnya.

Keberadaan staf ahli di sekitar direktur utama, kalau masih ada, juga harus dihapus. Direktur utama haruslah orang yang paling ahli di perusahaan itu. Saya tahu tidak semua direktur utama BUMN memiliki staf ahli. Saya juga tahu bahwa banyak staf ahli yang sebenarnya tidak ahli, tetapi hanya sebagai penampungan para senior yang harus ditampung.

Saya sendiri akan menghapus staf ahli Menteri BUMN tahun ini, kebetulan beberapa staf ahli memang memasuki masa pensiun. Saya tidak akan mengisi  lowongan itu dengan orang baru. Penghapusan staf ahli Menteri BUMN ini merupakan langkah kedua.

Langkah pertama sudah saya lakukan dua bulan lalu: menghapus jabatan staf khusus Menteri BUMN. Meski tidak ada staf khusus, rasanya tidak ada sesuatu yang hilang. Memang masih ada satu orang yang selalu bersama saya, A.Azis, tapi bukan staf khusus. Jabatannya akan segera jelas bulan ini setelah penataan di kementerian dilakukan.

Tidak adanya staf khusus menteri BUMN ini perlu diketahui--agar masyarakat tahu jangan sampai ada yang tertipu. Kementerian BUMN memang harus agak berbeda. Kementerian ini harus lebih bernuansa korporasi.
Setelah tidak ada staf ahli dan staf khusus, saya akan lebih bersandar pada wakil menteri dan kepada para deputi menteri BUMN. Saya harus mempercayai struktur sepenuhnya sampai personalia di struktur itu diketahui tidak bisa dipercaya. Deputilah staf ahli dan staf khusus saya yang sebenar-benarnya.

Tentu saya juga lebih bersandar pada para direksi dan komisaris, terutama kepada direktur utama dan komisaris utama. Saya harus percaya sepenuhnya pada mereka dan mengandalkan sesungguh-sungguhnya mereka. Lantaran merekalah tempat sandaran yang utama, maka orangnya harus kokoh. Harus bisa diandalkan sebagai tempat bersandar. Tempat bersandar yang rapuh hanya akan membuat orang yang bersandar kepadanya, seperti saya, akan ikut roboh.

Maka tidak ada pilihan lain. Begitu saya mengetahui tempat sandaran saya itu ternyata tidak kokoh, pilihannya tinggal  dua: membiarkan diri saya ikut roboh atau saya mengganti sandaran tersebut dengan sandaran lain yang lebih kokoh.

Prinsip out of the box memang sudah waktunya benar-benar dilaksanakan.

*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Manufacturing Hope (6): Bisakah Merpati Hidup Lagi?

Dahlan Iskan*

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)

"Sudah terlalu besar negara terus menyuntik Merpati, dengan hasil yang masih begitu-begitu saja."

Kadang libur itu penting. Di hari tanpa kesibukan itulah persoalan yang rumit bisa dibicarakan secara mendasar, detail, dan habis-habisan. Misalnya, di hari libur Sabtu lalu. Selama enam jam penuh bisa membicarakan rumitnya persoalan Merpati Nusantara Airline.

Tidak hanya direksi dan komisaris yang hadir, tetapi juga seluruh manajer senior. Ruang rapat sampai tidak cukup sehingga pindah ke ruang tamu yang secara kilat dijadikan arena perdebatan.

Meski saya yang memimpin rapat itu, tidak ada hierarki di situ. Segala macam jabatan dan predikat saya minta ditanggalkan. Tidak ada menteri, tidak ada dirut, tidak ada komisaris, dan tidak ada bawahan. Semua sejajar sebagai orang bebas.

Duduknya pun tidak diatur dan tidak teratur. Operator laptop dan proyektornya sampai duduk di lantai. Kebetulan saya juga hanya pakai kaus dan celana olahraga. Belum mandi pula. Baru selesai berolahraga bersama 30.000 karyawan dan keluarga Bank Rakyat Indonesia se-Jakarta memperingati ultah mereka ke-116 yang gegap gempita.

Pindah dari acara BRI ke acara Merpati pagi itu rasanya seperti pindah dari surga ke Marunda. Dari perusahaan yang labanya Rp14 triliun ke perusahaan yang ruginya tidak habis-habisnya.

Dari jalannya operasi saja Merpati sudah rugi besar. Apalagi kalau ditambah beban-beban utangnya. Tiap bulan pendapatannya hanya Rp133 miliar. Pengeluarannya Rp178 miliar. Pesawatnya tua-tua. Sekali dapat yang baru, MA 60 pula.

Suasana kerja di Merpati pun sudah seperti perusahaan yang no hope!

Maka jelaslah bahwa persoalan Merpati tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa.

Restrukturisasi perusahaan dengan cara yang modern sudah dicoba sejak dua tahun lalu. Belum ada hasilnya--bahkan tanda-tandanya sekali pun. Upaya restrukturisasi ini telah menghabiskan energi luar biasa. Lebih-lebih menghabiskan waktu dan kesempatan.

Panjangnya proses pengadaan pesawat Tiongkok MA 60 membuat peluang lama hilang begitu saja. Rute-rute yang kosong yang semula akan didahului diisi oleh MA 60 terlanjur dimasuki Wing dan Susi Air yang lebih kompetitif.

MA 60 yang menurut para pilot merupakan pesawat yang bagus, lebih berat lagi bebannya setelah terjadi kecelakaan di Kaimana. Peristiwa yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kualitas pesawat itu ikut membuat Merpati ibarat petinju yang sudah sempoyongan tiba-tiba terkena pukulan berat.

Sebelum kecelakaan Kaimana penumpang sebenarnya lebih senang naik MA 60. Pesawat ini sengaja didesain untuk negara tropis. AC-nya sudah bisa berfungsi sejak penumpang masuk pesawat. Tidak seperti pesawat baling-baling lain yang panas udara kabinnya luar biasa, dan baru berkurang setelah beberapa menit di udara.

Merpati memang sering kehilangan momentum. Bahkan, seperti sudah kehilangan momentum sejak dari lahirnya. Ketika pertama kali dipisahkan dari Garuda, pesawat-pesawatnya diambil, tetapi utangnya ditinggalkan. Beban-beban lainnya juga menumpuk.

Semua itu enak sekali dijadikan kambing hitam oleh manajemennya. Setiap manajemen yang gagal punya alasan pembenarannya. Kadang manajemen lebih sibuk mengumpulkan kambing hitam daripada bekerja keras dan melakukan efisiensi.

Benarkah tidak ada hope lagi di Merpati?

Itulah yang melalui forum di hari libur Sabtu lalu ingin saya ketahui, terutama sebelum saya membuat keputusan yang tragis: ditutup!

Segala macam usaha sudah dilakukan. Dua bulan lalu sebenarnya saya sudah menyederhanakan manajemen Merpati. Jabatan wakil dirut saya hapus. Jumlah direktur saya kurangi agar manajemen lebih lincah. Juga terbebas dari beban psikologis karena wakil dirutnya lebih senior dari sang dirut.

Rupanya belum cukup. Saya harus masuk lebih ke dalam. Tiba-tiba saya kepingin dialog langsung. Dialog yang intensif dan tanpa batas. Dialog dengan jajaran yang lebih bawah. Pada masa lalu saya sering mendapat pengalaman ini: banyak ide bagus justru datang dari orang bawah yang langsung bekerja di lapangan. Bukan dari konseptor yang bekerja di belakang meja.

Memang ada rencana pemerintah dan DPR untuk membantu keuangan Merpati Rp561 miliar. Tapi akankah uang itu nanti bermanfaat? Atau hanya akan terbang terhambur begitu saja ke udara? Seperti ratusan miliar uang-uang negara sebelumnya?

Tentu saya tidak ingin seperti itu. Harus ada jaminan ini: dengan suntikan tersebut Merpati bisa hidup dan berkembang. Tidak seperti suntikan-suntikan uang ratusan miliar pada masa lalu. Ini juga harus menjadi uang terakhir dari negara untuk Merpati. Sudah terlalu besar negara terus menyuntik Merpati, dengan hasil yang masih begitu-begitu saja.

Maka saya kemukakan terus terang di forum itu: daripada uang Rp561 miliar tersebut akan terhambur ke udara begitu saja dan karyawan pada akhirnya akan kehilangan pekerjaan juga, lebih baik Merpati ditutup sekarang juga. Uang itu bisa dibelikan kebun kelapa sawit. Tiap karyawan mendapat pesangon 2 hektare kebun sawit.

Orang Riau punya dalil: satu keluarga yang punya kebun sawit 2 ha, sudah bisa  hidup bisa sampai menyekolahkan anak ke ITB! Memiliki kebun sawit 2 ha lebih memberikan masa depan daripada terus menjadi karyawan Merpati.

Tentu ide ini membuat pertemuan heboh. Sekaligus membuat peserta pertemuan tertantang untuk menolaknya. Mereka tidak rela kalau Merpati harus mati. Kebun sawit bukan bandingan untuk masa depan. Ok. Saya setuju. So what? Kalau dari operasionalnya saja sudah rugi, masih adakah alasan untuk mempertahankannya?

Maka saya ajukan ide untuk melakukan pembahasan topik per topik. Untuk mengecek apakah benar masih ada harapan?

Topik pertama adalah: bagaimana membuat pendapatan Merpati lebih besar dari pengeluarannya. Kalau tidak ada jalan yang konkret di topik ini, putusannya jelas: Merpati harus ditutup. Asusminya: bagaimana bisa memikul beban yang lain kalau dari operasionalnya saja sudah rugi besar. Berapa pun modal akan digerojokkan tidak akan ada artinya. Lebih baik untuk beli kebun sawit!

Meski logika sawit begitu jelas dan rasional, rupanya masih banyak yang takut mengubah jalan hidup. Ketika hal itu saya kemukakan, seseorang nyeletuk dari arah belakang. "Salah Pak Dahlan! Bukan kami takut menjadi petani sawit, tapi Merpati ini masih punya peluang besar," katanya.  "Asal," katanya menambahkan,"semua orang di Merpati punya etos kerja yang hebat."

Etos kerja ini begitu seringnya dia sebut sebagai penyebab utama kesulitan Merpati sekarang ini. Dia sangat percaya etos itulah kuncinya sehingga sepanjang enam jam rapat itu dia selalu dipanggil dengan nama Pak Etos.

Pak Etos mungkin benar. Tapi itu masih kurang konkret. Yang diperlukan adalah usul konkret dan realistis. Yang bisa membuat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Yang bisa dilaksanakan dalam keadaan Merpati as is.

Pagi itu begitu sulit mencari ide yang membumi. Maka saya pun teringat pada gurauan pedagang-pedagang sukses seperti ini: "Tuhan itu baik. Tapi uanglah yang bisa membuat orang mengatakan Tuhan itu baik". Rupanya perlu rangsangan material untuk melahirkan ide-ide kreatif. Rupanya perlu dana untuk mendatangkan Tuhan. Maka saya tawarkan di forum itu: peserta rapat yang mengusulkan ide terbaik akan saya beri hadiah satu mobil baru, Avanza, dari kantong saya pribadi.

Rapat pun menjadi heboh. Gelak tawa memenuhi ruangan. Ide belum muncul, tapi  warna mobil sudah harus dibicarakan. Setuju: warna krem! Neraka sawit ternyata tidak menarik. Surga Avanzalah yang menggiurkan. Pantaslah kalau Jakarta macet!

Tuhan rupanya benar-benar datang. Inspirasi bermunculan. Hampir semua peserta rapat mengangkat tangan. Mereka berebut mendaftarkan ide. Angkat tangan lagi untuk ide kedua. Ide ketiga. Bahkan, ada yangs sampai mendaftarkan lima ide.

Setelah terkumpul 53 ide, barulah diperdebatkan. Mana yang konkret dan mana yang terlalu umum. Mana yang menghasilkan rupiah, mana yang menghasilkan semangat. Mana yang membuat pendapatan lebih besar, mana yang membuat pengeluaran lebih kecil.

Ide-ide itu kemudian di-ranking. Dari yang terbaik sampai yang terkurang. Dari yang terbanyak menghasilkan rupiah sampai yang menghasilkan etos. Perdebatan amat seru karena masing-masing mempertahankan idenya. Terjadi diskusi yang luar biasa intensif mengalahkan rapat kerja bagian pemasaran.

Dari ranking yang berhasil dibuat, memang sudah bisa diketahui siapa yang bakal dapat mobil. Tapi ada yang protes. "Sebaiknya hadiah baru diberikan setelah ide itu jadi kenyataan," teriaknya.

Rupanya dia ingin membuktikan bahwa meski idenya kalah ranking, dalam pelaksanaannya kelak akan mengalahkan juara ranking itu. Setuju. Kita lihat dulu kenyataannya di lapangan. Peluang bagi ide yang ranking-nya di bawah pun masih terbuka.

Tentu ide-ide itu minta dirahasiakan, terutama karena masih akan dirumuskan dalam bentuk program kerja nyata di lapangan. Tapi semua ide memang sangat menarik. Dari sinilah bisa diketahui bahwa Merpati seharusnya tidak akan rugi secara operasional. Kalau ini terlaksana, pemilik dana tidak akan ragu membantu. Alhamdulillah. Tuhan memberkati.

Topik berikutnya adalah MA 60. Bagaimana kinerjanya selama ini, apakah bisa menghasilkan uang dan terutama bagaimana mengembalikan citra yang rusak akibat kecelakaan Kaimana. Banyak juga ide gila yang muncul, termasuk ide bahwa khusus untuk MA 60 sebaiknya dicarikan pilot bule. Seperti pesawatnya Susi Air. Orang kita lebih percaya kepada bule daripada bangsa sendiri. Ketidakpercayaan orang terhadap MA 60 bisa ditutup dengan pilot orang bule. Huh!

Saya benci dengan ide ini.

Tapi demi Merpati saya menerimanya!

Maka setelah enam jam berdebat, tepat pukul 16.00 WIB, rapat pun diakhiri dengan lega. Saya bisa segera pulang untuk mandi pagi!

*Menteri BUMN 
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Manufacturing Hope (5): Mengabdikah di BUMN? Lebih Sulitkah?

Dahlan Iskan*

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)

"Maka saya curiga orang-orang yang sering menghembuskan wacana bahwa menjadi eksekutif di BUMN itu sulit adalah orang-orang yang pada dasarnya memang tidak bisa bekerja."

Benarkah menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit dibandingkan dengan di swasta? Benarkah menjadi direksi di perusahaan negara itu lebih makan hati? Lebih tersiksa? Lebih terkungkung birokrasi? Lebih terbelit peraturan? Lebih tidak ada hope?

Jawabnya: entahlah.

Belum ada penelitian ilmiahnya. Yang ada barulah rumor. Persepsi. Anggapan.

Bagaimana kalau dibalik: tidak mungkinkah anggapan itu hanya cerminan dari pepatah "rumput di halaman tetangga lebih hijau?" Atau bahkan lebih negatif lagi: sebagai kambing hitam? Yakni sebuah kambing hitam untuk pembenaran dari kegagalan? Atau sebuah kambing hitam untuk sebuah ketidakmampuan?

Agar lebih fair, sebaiknya didengar juga suara-suara dari kalangan eksekutif swasta.

Mereka tentu bisa banyak bercerita. Misalnya, cerita betapa stresnya mengejar target dari sang pemilik perusahaan. Di sisi ini jelas menjadi eksekutif di swasta jauh lebih sulit. Seorang eksekutif swasta yang tidak bisa mencapai target, hukumannya langsung di depan mata: diberhentikan. Bahkan, kalau lagi sial, yakni menghadapi pemilik perusahaan yang mulutnya kotor, seorang eksekutif swasta tidak ubahnya seperti penghuni kebun binatang.

Di BUMN konsekuensi tidak mencapai target tidak ada. Menteri yang mewakili pemilik BUMN setidaknya tidak akan pernah mencaci maki eksekutifnya di depan umum.

Bagaimana dengan citra campur tangan yang tinggi di BUMN? Ini pun kelihatannya juga hanya kambing hitam. Di swasta campur tangan dari pemilik jauh lebih dalam.

Katakanlah direksi BUMN mengeluh seringnya dipanggil DPR sebagai salah satu bentuk campur tangan. Tapi, saya lihat, pemanggilan oleh DPR itu tidak sampai memiliki konsekuensi seberat pemanggilan oleh pemilik perusahaan swasta. Apalagi Komisi VI DPR yang membawahkan BUMN sangat proporsional. Tidak banyak yang aneh-aneh.

Bahkan, salah satu anggota DPR di situ, Mumtaz Amin Rais, sudah seperti anggota parlemen dari Inggris. Kalau bertanya sangat singkat, padat, dan langsung pada pokok persoalan. Tidak sampai satu menit. Anggota yang lain juga tidak ada yang sampai menghujat tanpa alasan yang kuat. Jelaslah campur tangan pemilik perusahaan swasta jauh lebih mendalam.

Di swasta juga sering ditemukan kenyataan ini: banyak pemilik perusahaan swasta yang maunya aneh-aneh. Kediktatoran mereka juga luar biasa! Sangat biasa pemilik perusahaan swasta memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, cerita soal campur tangan pemilik, soal pemaksaan kehendak, dan soal kediktatoran pemilik di swasta jauh lebih besar daripada di BUMN.

Bagaimana dengan iklim korporasinya? Sebenarnya juga sama saja. Hanya beda nuansanya. Bukankah di swasta Anda juga sering terjepit oleh besarnya dominasi keluarga pemilik--apalagi kalau si pemilik akhirnya sudah punya anak dan anak itu tumbuh dewasa dan menghasilkan menantu-menantu?

Dengan demikian, tidak cukup kuat juga alasan bahwa menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit karena iklim korporasinya kurang mendukung.

Bagaimana soal campur tangan politik? Memang ada anggapan campur tangan politik sangat menonjol di BUMN. Ini pun saya meragukannya. Saya melihat campur tangan itu lebih banyak lantaran justru diundang oleh eksekutif itu sendiri.

Di swasta pun kini akan tertular penyakit itu. Dengan banyaknya pemilik perusahaan swasta yang terjun ke politik, maka bisa jadi kerepotan eksekutif di swasta juga akan bertambah-tambah. Tidakkah Anda pusing menjadi eksekutif swasta yang pemiliknya berambisi terjun ke politik?

Maka saya curiga orang-orang yang sering menghembuskan wacana bahwa menjadi eksekutif di BUMN itu sulit adalah orang-orang yang pada dasarnya memang tidak bisa bekerja. Di dunia ini alasan, dalih, kambing hitam, dan sebangsanya terlalu mudah dicari.

Orang yang sering diberi nasihat atasannya, tetapi gagal dalam melaksanakan pekerjaannya, dia akan cenderung beralasan "terlalu banyak dicampuri sih!". Sebaliknya, orang yang diberi kepercayaan penuh, tetapi juga gagal, dia akan bilang "tidak pernah ditengok sih!".

Maka pada akhirnya sebenarnya kembali ke who is he! Kalau dibilang menjadi direksi di BUMN itu sulit dan bekerja di swasta ternyata juga sulit, lalu di mana dong bekerja yang enak? Yang tidak sulit? Yang tidak repot? Yang tidak stres? Yang gajinya besar? Yang fasilitasnya baik? Yang bisa bermewah-mewah? Yang bisa semaunya?

Saya tidak bisa menjawab itu. Yang paling tepat menjawabnya adalah orang yang tingkatan hidupnya lebih tinggi dari saya. Bukan Rhenald Kasali atau Tanri Abeng atau Hermawan Kartajaya. Bukan Peter Drucker, bukan pula Jack Welch.

Yang paling tepat menjawab pertanyaan itu adalah seseorang yang lagi menikmati tidurnya yang  pulas pada hari Senin pukul 10.00 WIB di bawah jembatan kereta api Manggarai dengan hanya beralaskan karton. Dialah seenak-enaknya orang. Sebebas-bebasnya manusia. Tidak mikir utang, tidak mikir target, tidak mikir tanggung jawab. Orang seperti dialah yang barangkali justru heran melihat orang-orang yang sibuk!

Maksud saya: maka berhentilah mengeluh!

Maksud saya: tetapkanlah tekad! Mau jadi direksi BUMN atau mau di swasta. Atau mau, he ... he ... , memilih hidup yang paling nikmat itu!

Maksud saya: kalau pilihan sudah dijatuhkan tinggallah kita fokus di pilihan itu. Sepenuh hati. Tidak ada pikiran lain, kecuali bekerja, bekerja, bekerja!

Daripada mengeluh terus, berhentilah bekerja. Masih banyak orang lain yang mau bekerja. Masih banyak orang lain yang tanpa mengeluh bisa menunjukkan kemajuan!

Lihatlah para direksi bank-bank BUMN itu. Mereka begitu majunya. Sama sekali tidak kalah dengan direksi bank swasta. Padahal direksi bank BUMN itu terjepit antara peraturan birokrasi BUMN dan peraturan yang ketat dari bank sentral. Mana ada direksi yang dikontrol begitu ketat dari dua jurusan sekaligus melebihi direksi bank BUMN? Buktinya bank-bank BUMN kita luar biasa.

Lihatlah pemilihan marketeer of the year yang sudah lima tahun dilaksanakan oleh Marks Plus-nya Hermawan Kartajaya. Empat tahun berturut-turut marketer of the year-nya adalah direksi BUMN! Swasta baru memang satu kali! Para marketer of the year dari BUMN itu adalah tipe orang-orang yang tidak pandai mengeluh! Mereka adalah tipe orang yang bekerja, bekerja, bekerja!

Lihatlah tiga CEO BUMN yang minggu lalu terpilih sebagai CEO BUMN of the year: RJ Lino (Dirut Pelindo-2), Tommy Soetomo (Dirut Angkasapura-1), dan Ignasius Jonan (Dirut Kereta Api Indonesia). Mereka adalah orang-orang yang sambil mengeluh terus bekerja keras. Mereka terus menghasilkan prestasi dari sela-sela jepitan birokrasi dan peraturan. Bahkan, salah satu dari tiga orang itu terus bekerja keras sambil menahan sakitnya yang berat.

Lihat pulalah para direksi BUMN yang malam itu memenangi berbagai kategori inovasi di BUMN. Mereka adalah orang-orang handal yang mau mengabdi di BUMN.

Maaf, mungkin inilah untuk terakhir kalinya saya menggunakan kata "mengabdi di BUMN". Setelah ini saya ingin menghapus istilah "mengabdi" itu. Istilah "mengabdi di BUMN" tidak lebih dari sebuah kemunafikan. Selalu ada udang di balik batu di balik istilah "mengabdi di BUMN" itu.

Setiap ada pihak yang mengucapkan kata "mengabdi di BUMN" pasti ada mau yang ingin dia sampaikan. Banyak sekali mantan pejabat BUMN yang ingin terus memiliki rumah jabatan dengan alasan sudah puluhan tahun mengabdi di BUMN.

Terlalu banyak orang BUMN yang memanfaatkan istilah mengabdi untuk tujuan-tujuan tersembunyi. Barangkali memang sudah waktunya BUMN bukan lagi tempat mengabdi, dalam pengertian seperti itu. Kecuali mereka benar-benar mau bekerja keras di BUMN tanpa digaji! Sudah waktunya BUMN hanya sebagai tempat membuat prestasi.

*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Manufacturing hope (4): Hope di Soekarno-Hatta dan Hope di Madura

Dahlan Iskan*

Menteri BUMN Dahlan Iskan. (FOTO ANTARA)

"Mudah dilaksanakan, murah biayanya, dan langsung terasa manfaatnya, terutama dalam ikut mengatasi kepadatan frekuensi naik-turunnya pesawat."

Jakarta (ANTARA News) - Banyaknya ide baru tentu ikut menentukan keberhasilan manufacturing hope. Ide PT Angkasapura 2 untuk menambah high speed taxi way exit yang sedang dikerjakan di Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini, misalnya, adalah ide yang konkret. Mudah dilaksanakan, murah biayanya, dan langsung terasa manfaatnya, terutama dalam ikut mengatasi kepadatan frekuensi naik-turunnya pesawat.

Pesawat yang baru mendarat tidak lagi terlalu lama berada di landasan. Landasan pun bisa segera digunakan pesawat berikutnya. Apalagi kalau taxi way east cross juga bisa segera dibangun. Dua landasan yang dimiliki bandara Cengkareng itu bisa terhubung dengan lebih fleksibel.

Dari atas tower ATC minggu lalu saya melihat begitu banyak pesawat yang antre terbang dari  landasan kiri. Sampai enam pesawat. Ini berarti penumpang harus sabar menunggu terbang sampai 20 menit. Sebaliknya, landasan kanan hanya dipakai sesekali.

Tidak seimbangnya beban dua landasan tersebut, antara lain karena belum dibangunnya  east cross tersebut. Kalau ada jalan pesawat yang menghubungkan dua ujung timur landasan tersebut tentu pembebanan dua landasan tersebut bisa lebih seimbang.

Tentu harus dicek secara teknis. Saya bukanlah ahli bandara. Belum tentu yang saya kemukakan benar. Yang jelas di dalam desain awal pembangunan bandara ini memang dimungkinkan pembangunan east cross itu, "kelak" di kemudian hari.

Ternyata ekonomi kita maju lebih cepat dari yang diperhitungkan. Kata "kelak" yang digambarkan baru akan terjadi tahun 2020 itu sudah tiba sejak tiga tahun lalu.  Sulitkah membangun east cross itu? PT Angkasapura 2 pasti mampu melakukannya segera. Hanya saja lokasi untuk east cross tersebut sudah terlanjur dipakai oleh  Hotel Sheraton, lapangan golf, dan pergudangan Soewarna.

Saya belum memperoleh informasi mengapa begitu. Mengapa dulu tidak dibangun di lokasi lain sehingga dalam keadaan bandara kelewat padat seperti sekarang ada kemudahan mencari terobosan. Memang ada kemungkinan membangun east cross tanpa menggusur hotel dan lapangan golf. Namun biayanya sedikit lebih besar. Rasanya direksi Angkasapura akan bisa mengkalkulasi mana yang terbaik.

Yang paling ideal adalah langsung membangun landasan ketiga. Tapi mengingat tanah yang perlu dibebaskan mencapai ratusan hektare, rasanya tidak mungkin pembangunan landasan ketiga itu bisa selesai dalam tiga tahun. Sementara itu, peningkatan jumlah penerbangan tidak akan bisa dibendung lagi. Apalagi keadaan ekonomi akan terus membaik setelah dua hari lalu Indonesia dinaikkan peringkatnya menjadi negara investment grade.

Jalan lain lagi? Ada. Segera memperbesar terminal tiga yang masih baru itu. Dengan demikian terminal tiga bisa menampung lebih banyak penerbangan. Sekaligus berarti bisa memanfaatkan landasan kanan lebih seimbang. Tanpa harus membangun east cross lebih dulu.

Ide-ide untuk mengurangi kepadatan bandara Cengkareng sudah begitu banyak. Ide yang mana yang lebih baik saya serahkan sepenuhnya pada direksi Angkasapura 2. Ditambah ide Dirjen Perhubungan Udara untuk mengatur ulang jadwal penerbangan agar tidak terlalu banyak pesawat yang menumpuk pada jam-jam tetentu. Misalnya, jam 06.00--padahal mana mungkin delapan pesawat sama-sama menjanjikan berangkat jam yang sama?

Saya juga sangat menghargai ide baru Angkasapura 2 untuk membuat tower ATC "berwajah dua". Selama ini seluruh operator ATC yang bekerja di puncak tower tersebut hanya bisa menghadap ke satu arah: landasan kiri.  Kalau ada pergerakan pesawat di landasan kanan, operator tidak bisa melihat langsung. Kalau proyek dua wajah ini selesai dua bulan lagi, maka tower ATC itu sudah lebih fleksibel.

Ada lagi hope yang lebih besar. Saat saya berkunjung ke ruang kontrol Bandara Soekarno Hatta pekan lalu ada kesibukan baru di sana: memasang peralatan baru. Itulah peralatan yang akan memperkuat ruang control yang lama yang dihebohkan di lalu-lintas SMS beberapa waktu yang lalu. Menurut SMS yang beredar luas itu ruang control yang ada sekarang ini sangat membahayakan penerbangan. Kapasitas kontrolnya hanya untuk 460 pergerakan pesawat. Padahal yang harus dikontrol saat ini adalah 1.200 pergerakan.

Peralatan control yang baru dipasang ini kemampuannya berlipat-lipat. Juga kecanggihannya. Peralatan ini bisa memonitor sampai 4.600 pergerakan pesawat. Jauh lebih besar dari angka pergerakan saat ini. Proyek kementerian perhubungan ini semoga sudah bisa digunakan bulan tiga-empat bulan lagi.
Memang masih ada problem lain: simulator control room itu harus disediakan dalam keadaan baik. Tenaga operatornya juga sangat kurang. Pengadaan SDM ini tidak bisa cepat karena kualifikasinya yang sangat khusus. Belum ada sekolah operator ATC. Ini sungguh peluang yang bear bagi lembaga pendidikan. Di Soekarno-Hatta saja kita perlu lebih 200 operator lagi. Belum bandara-bandara lainnya. Belum lagi begitu banyak bandara baru akan dibangun atau diperbesar.

Direksi Angkasapura 2 sudah memutuskan untuk membuka pendidikan khusus bagi lulusan S-1 yang ingin bekerja di ATC. Sambil menunggu hasilnya operator senior yang seharusnya pensiun diminta bekerja kembali.
Bagian ini memang memerlukan banyak tenaga lantaran sifat pekerjaannya. Seorang operator ATC hanya boleh bekerja dua jam. Setelah itu wajib istirahat. Bisa tiduran, senam, main-main, atau duduk-duduk di luar ruang. Itulah sebabnya di sebelah ruang yang penuh peralatan canggih itu harus disediakan kasur, bantal, alat-alat permainan, dan kursi-kursi untuk santai.

Tentu ada cara lain untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas pesawat di Cengkareng: memperbanyak pesawat besar. Penumpang dua pesawat kecil bisa ditampung di satu pesawat besar. Dengan demikian, lalu-lintas pesawatnya bisa turun 50%. Tapi ada hambatan teknis. Bandara lain yang akan menerima pesawat besar dari Jakarta itu belum tentu memenuhi syarat.

Ada lagi cara lain: memperbanyak pesawat yang menginap di luar Jakarta. Sekaligus untuk pemerataan ekonomi. Tentu ada pula hambatan teknisnya. Ide cukup banyak. Tidak harus satu ide yang diterima. Bisa saja gabungan ide atau kombinasi ide. Yang jelas masih banyak hope di depan kita.
                                                                                  ***

Ide baru juga datang dari Madura. Selama ini produktivitas garam kita sangat rendahnya. Kualitasnya pun kurang bagus. Padahal BUMN garam kita memiliki 5.700 ha lahan penggaraman di Madura. Padahal kita ini perlu 2 juta ton garam setiap tahun. Padahal kita ini masih terus saja impor garam.

Ide baru ini datang dari Dirut PT Garam, S.U. Irredenta. Tidak usah ditanya mengapa orang asli Madura ini namanya mirip orang Italia. Ayahnya, seorang guru SMP di Surabaya, memang pernah sekolah di Italia. Toh nama depannya tetap sangat Madura: Slamet Untung. Sudah slamet untung pula.

Mulai tahun depan ia akan bikin gebrakan: melapisi seluruh lahan penggaramannya dengan membrane. Tentu akan memerlukan membrane berpuluh-puluh hektare luasnya. Rencana ini perlu saya "bocorkan" sekarang agar pabrik-pabrik plastik di dalam negeri mulai segera berpikir untuk memproduksi membrane. Tentu yang memenuhi persyaratan untuk lahan garam. Jangan sampai untuk urusan membrane saja kita harus impor. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih musim hujan.

Dengan begitu, maka air laut yang akan dijadikan garam akan menggenangi lahan yang sudah dilapisi membrane. Keuntungannya ada tiga: pembentukan garamnya bisa beberapa hari lebih cepat karena suhu udaranya lebih panas. Kedua, tidak perlu lagi ada satu lapisan garam paling bawah yang tercampur lumpur. Ketiga, kualitas garam kita menjadi kelas satu semuanya.

Selama ini, lapisan garam yang paling bawah tidak bisa dijual sama sekali. Praktis bercampur lumpur. Lapisan atasnya masih bisa dibersihkan dari lumpur, tapi perlu biaya. Itu pun hanya akan menghasilkan garam kelas tiga.
Dengan idenya itu Slamet Untung akan bisa menyelamatkan industri garam sekaligus membuat BUMN untung. Benar-benar sebuah hope yang sangat besar. Apalagi kalau kelak petani garam kita juga bisa mengikuti jejak Slamet ini. Pemda pun (gubernur maupun bupati) rasanya tidak akan sia-sia kalau membantu pengadaan membrane untuk petani garam kita. Dari Madura akan kita mulai revolusi ladang garam bermembrane.

Slamet Untung masih punya ide lain. Yakni agar lahan 5.700 ha itu tetap produktif di luar musim garam yang hanya 4,5 bulan setiap tahunnya. Jangan sampai selama musim hujan, ketika tidak bisa memproduksi garam, lahan itu dibiarkan  menganggur. Untuk apa? Slamet akan memanfaatkannya untuk budidaya bandeng! Bahkan di lahan yang bukan untuk penggaraman, dia akan bertanam rumput laut. Saya pun langsung menyetujuinya. Bahkan akan mendukungnya dengan pabrik pengolahan rumput laut sekalian

Dua tahun lagi, setelah garam Madura kembali jaya, pola yang sama harus bisa diterapkan di NTT. Di sana ada lahan luas yang cocok untuk pembuatan garam. Dalam dua tahun ini, sambil menunggu selesainya proyek membranisasi di Madura, di NTT bisa mulai dilakukan pengurusan dan penyiapan lahannya. BUMN Garam Madura sudah siap ekspansi ke NTT. Bahkan hasilnya bisa saja lebih besar dari yang di Madura. Mengapa? Di NTT bisa memproduksi garam selama tujuh bulan dalam setahun!

Setelah Madura dan NTT ini beres, barulah kita bicarakan apakah masih perlu atau tidak impor garam. Memperdebatkannya sekarang hanya akan sia-sia saja. Saat ini masih begitu jauh jarak antara keperluan garam kita yang 2 juta ton dan produksi garam nasional kita yang belum sampai 400 ton!

Setidaknya sudah ada hope yang bisa di-manufacture di sini.
                  
*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Manufacturing Hope (3): Kursi Feodal Bertabur Puntung Rokok

Dahlan Iskan*

Menteri BUMN Dahlan Iskan. (FOTO ANTARA)

"BUMN kita masih belum satu kultur. Kulturnya masih aneka ria. Masing-masing BUMN berkembang dengan kulturnya sendiri-sendiri."

Jakarta (ANTARA News) - Gaji dan fasilitas sudah tidak kalah. Kemampuan orang-orang BUMN juga sudah sama dengan swasta. Memang iklim yang memengaruhinya masih berbeda namun plus-minusnya juga seimbang. Apakah yang masih jauh berbeda?

Tidak meragukan lagi, kulturlah yang masih jauh berbeda. Di BUMN, pembentukan kultur korporasi yang sehat masih sering terganggu, terutama oleh kultur saling incar jabatan dengan cara yang curang: menggunakan backing, baik dari dalam  maupun dari luar. Backing dari dalam biasanya komisaris atau pejabat tinggi kementerian BUMN. Tidak jarang juga ada yang menunggangi serikat pekerja. Backing dari luar biasanya pejabatan tinggi kementerian lain, politisi, tokoh nasional, termasuk di dalamnya tokoh agama.

Saya masih harus belajar banyak memahami kultur yang sedang berkembang di semua BUMN. Itulah sebabnya sampai bulan kedua ini, saya masih terus-menerus mendatangi unit usaha dan berkeliling ke kantor-kantor BUMN. Saya berusaha tidak memanggil direksi BUMN ke kementerian, tetapi sayalah yang mendatangi mereka. Sudah lebih 100 BUMN dan unit usahanya yang saya datangi. Saya benar-benar ingin belajar memahami kultur manajemen yang berkembang di masing-masing BUMN. Saya juga ingin menyelami keinginan, harapan dan mimpi para pengelola BUMN kita. Saya ingin me-manufacturing hope.

Dengan melihat langsung kantor mereka, ruang direksi mereka, ruang-ruang rapat mereka, dan raut wajah-wajah karyawan mereka saya mencoba menerka kultur apa yang sedang berkembang di BUMN yang saya kunjungi itu. Karena itu kalau saya terbang dengan Citilink atau naik KRL dan kereta ekonomi itu sama sekali bukan untuk sok sederhana, melainkan bagian dari keinginan saya untuk menyelami kultur yang lagi berkembang di semua unit usaha.

Kunjungan-kunjungan itu tidak pernah saya beri tahukan sebelumnya. Itu sama sekali bukan dimaksudkan untuk sidak (inspeksi mendadak), melainkan untuk bisa melihat kultur asli yang berkembang di sebuah BUMN. Apalagi saya termasuk orang yang kurang percaya dengan efektivitas sidak. Karena itu kadang saya bisa bertemu direksinya, kadang juga tidak. Itu tidak masalah. Toh kalau tujuannya hanya ingin bertemu direksinya saya bisa panggil saja mereka ke kementerian. Yang ingin saya lihat adalah kultur yang berkembang di kantor-kantor itu. Kultur manajemennya.

Dari tampilan ruang kerja dan ruang-ruang rapat di BUMN itu saya sudah bisa menarik kesimpulan sementara: BUMN kita masih belum satu kultur. Kulturnya masih aneka ria. Masing-masing BUMN berkembang dengan kulturnya sendiri-sendiri. Jelekkah itu? Atau justru baikkah itu? Saya akan merenungkannya: perlukah ada satu saja corporate culture BUMN? Ataukah dibiarkan seperti apa adanya? Atau, perlukah justru ada kultur baru sama sekali?

Presiden SBY benar. Beberapa kantor mereka ada yang sangat mewah. Beberapa ruang direksi BUMN--beberapa saja--sangat-sangat mewahnya. Tapi banyak juga kemewahan itu sebenarnya peninggalan direksi sebelumnya.

Salahkah ruang direksi BUMN yang mewah? Belum tentu. Kalau kemewahan itu menghasilkan kinerja dan pelayanan kepada publik yang luar biasa hebatnya orang masih bisa memakluminya. Tentu saja kemewahaan itu tetap salah: kurang peka terhadap perasaan publik yang secara tidak langsung adalah pemilik perusahaan BUMN.

Kemewahan itu juga tidak berbahaya kalau saja tidak sampai membuat direksinya terbuai: keasyikan di kantor, merusak sikap kejiwaannya dan lupa melihat bentuk pelayanan yang harus diberikan. Namun, sungguh sulit dipahami manakala kemewahan itu menenggelamkan direksinya ke keasyikan sorgawi yang lantas melupakan kinerja pelayanannya.

Di samping soal kemewahan itu, saya juga masih melihat satu-dua BUMN yang dari penampilan ruang-ruang kerjanya dan ruang-ruang rapatnya masih bernada feodal. Misalnya, ada ruang rapat yang kursi pimpinan rapatnya berbeda dengan kursi-kursi lainnya. Kursi pimpinan rapat itu lebih besar, lebih empuk, dan sandarannya lebih tinggi.
Ruang rapat seperti ini, untuk sebuah perusahaan, sangat tidak tepat. Sangat tidak korporasi. Masih mencerminkan kultur feodalisme. Saya tidak mempersoalkan kalau yang seperti itu terjadi di instansi-instansi pemerintah, namun saya akan mempersoalkannya karena BUMN adalah korporasi.

Harus disadari bahwa korporasi sangat berbeda dengan instansi. Kultur menjadi korporasi inilah yang masih harus terus dikembangkan di BUMN. Saya akan cerewet dan terus mempersoalkan hal-hal seperti itu meskipun barangkali akan ada yang mengkritik "menteri kok mengurusi hal-hal sepele". Saya tidak peduli. Toh saya sudah menyatakan secara terbuka bahwa saya tidak akan terlalu memfungsikan diri sebagai menteri, tetapi sebagai Chairman/CEO Kementerian BUMN.

Efektif tidaknya sebuah rapat sama sekali tidak ditentukan oleh bentuk kursi pimpinan rapatnya. Rapat korporasi bisa disebut produktif manakala banyak ide lahir di situ, banyak pemecahan persoalan ditemukan di situ, dan banyak langkah baru diputuskan di situ. Saya tidak yakin ruang rapat yang feodalistik bisa mewujudkan semua itu.

Saya paham: dengan kursi pimpinan yang berbeda mungkin dimaksudkan agar pimpinan bisa terlihat lebih berwibawa. Padahal kewibawaan tidak ada hubungannya dengan bentuk kursi. Susunan kursi ruang rapat seperti itu justru mencerminkan bentuk awal sebuah terorisme. Terorisme ruang rapat.

Ide-ide, jalan-jalan keluar, keterbukaan, dan transformasi kultur korporasi tidak akan lahir dari suasana rapat yang terteror. "Terorisme ruang rapat" hanya akan melahirkan turunannya: ketakutan, kebekuan, kelesuan, dan keapatisan. Bahkan "terorisme ruang rapat" itu akan menular dan menyebar ke jenjang yang lebih bawah. Bisa-bisa seseorang yang jabatannya baru kepala cabang sudah berani minta agar kursi di ruang rapatnya dibedakan!

Tentu saya tidak akan mengeluarkan peraturan menteri mengenai susunan kursi ruang rapat. Biarlah masing-masing merenungkannya. Saat kunjungan pun, saat melihat ruang rapat seperti itu, saya tidak mengeluarkan komentar apa-apa. Juga tidak menampakkan ekspresi apa-apa. Saya memang kaget, tapi di dalam hati.

Yang juga membuat saya kaget (di dalam hati) adalah ini: asbak. Ada asbak yang penuh puntung rokok di ruang direksi dan di ruang rapat. Ruang direksi yang begitu dingin oleh AC,  yang begitu bagus dan enak, dipenuhi asap dan bau rokok. Saya lirik agak lama asbak itu. Penuh dengan puntung. Menandakan betapa serunya perokok di situ. Saya masih bisa menahan ekspresi wajah kecewa atau marah. Saya ingin memahami dulu jalan pikiran apa yang kira-kira dianut oleh direksi seperti itu. Apakah dia merasa sebagai penguasa yang boleh melanggar peraturan? Apakah dia mengira anak buahnya tidak mengeluhkannya? Apakah dia mengira untuk hal-hal tertentu pimpinan tidak perlu memberi contoh?

Soal rokok ini pun saya juga tidak akan mengaturnya. Sewaktu di PLN saya memang sangat keras melawan puntung rokok. Tapi di BUMN saya serahkan saja soal begini ke masing-masing korporasi. Hanya saja harus fair. Kalau direksinya boleh merokok di ruang kerjanya, dia juga harus mengizinkan semua karyawannya merokok di ruang kerja mereka. Dia juga harus mengizinkan semua tamu-tamunya merokok di situ.

"Kursi feodal" dan "puntung rokok" itu terserah saja mau diapakan. Saya hanya khawatir jangan sampai "nila setitik merusak susu se-Malinda". Bisa menimbulkan citra feodal BUMN secara keseluruhan. Padahal itu hanya terjadi di satu-dua BUMN. Selebihnya sudah banyak yang sangat korporasi.

*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Manufacturing Hope (2): Neraka dari "Manajemen Musyrik"

Dahlan Iskan*

Menteri BUMN Dahlan Iskan. (FOTO ANTARA/Agus Bebeng)

"Nerakanya perusahaan adalah negative cash flow, rugi dan akhirnya bangkrut."

Jakarta (ANTARA News) - Manufacturing hope tentu juga harus dilakukan untuk bandara-bandara kita. Di samping mencarikan jalan keluar untuk hotel-hotel yang ada di Bali, selama mengikuti KTT ASEAN saya juga berkunjung ke pelabuhan perikanan Benoa, melihat aset-aset BUMN yang tidak produktif di Bali dan diajak melihat proyek Bandara Ngurah Rai yang baru.

Tanpa dilakukan survei  pun,  semua orang sudah tahu betapa tidak memuaskannya Bandara Ngurah Rai ini. Semua orang ngomel, mencela, dan mencaci-maki sesaknya, ruwetnya, dan buruknya. Bandara ini memang tidak mampu menanggung beban yang sudah 4 kali lebih besar dari kapasitasnya. Memang PT Angkasapura I, BUMN yang mengelola bandara ini sudah mulai membangun terminal yang baru. Namun,  terminal baru itu baru akan selesai paling cepat 2 tahun lagi.

Berarti selama 2 tahun ke depan keluhan dari publik masih akan sangat nyaringnya. Bahkan, keluhan itu akan bertambah-tambah karena di lokasi yang sama akan banyak kesibukan proyek. Bongkar sana bongkar sini. Pindah sana pindah sini. Membangun terminal baru di lokasi terminal yang masih dipakai tentu sangat repot. Lebih enak membangun terminal baru di lokasi yang baru sama sekali.

Menghadapi persoalan yang begitu stress hanya hope-lah yang bisa di-manufacture! Karena itu memajang maket bandara baru itu besar-besar di ruang tunggu atau di tempat-tempat strategis lainnya menjadi penting. Saya berharap penumpang yang ngomel-ngomel itu bisa melihat gambar bandara baru yang lebih lapang dan lebih indah. Perhatian penumpang harus dicuri agar jangan lagi selalu merasakan sumpeknya keadaan sekarang, melainkan diajak merasakan mimpi masa depan baru yang segera datang itu.

Pun PT Angkasapura II yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta juga harus membantu manufacturing hope itu. Caranya ikut membantu memasangkan maket bandara baru Ngurah Rai di lokasi Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, maket baru bandara Cengkareng sendiri juga harus lebih banyak ditampilkan secara atraktif di Soekarno-Hatta.

Tentu, sambil menunggu yang baru itu, bandara yang ada harus tetap diperhatikan. Mungkin memang tidak perlu buang uang terlalu banyak untuk sesuatu yang dalam dua tahun ke depan akan dibongkar. Namun, tanpa membuat bandara yang ada ini lebih baik, orang pun akan kehilangan harapan bahwa bandara yang baru kelak akan mengalami nasib tak terurus yang sama. Itulah sebabnya, khusus Soekarno-Hatta, manajemen Angkasapura II akan melakukan survei persepsi publik yang akan dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel dan independen.

Manufacturing hope kelihatannya juga harus lebih banyak diproduksi untuk industri  rekayasa. Dirgantara Indonesia (pembuatan pesawat), PT PAL Surabaya (pembuatan kapal), PT Bharata Surabaya (mesin-mesin), PT Boma Bisma Indra Surabaya-Pasuruan (mesin-mesin), PT INKA (pembuatan kereta api), dan banyak lagi industri jenis itu sangat memerlukannya. Semua BUMN di bidang ini sulitnya bukan main. Kesulitan yang sudah berlangsung begitu lama.

Di barisan ini, termasuk dok perkapalan IKI Makassar, Dok Perkapalan Koja Bahari Jakarta, dan industri sejenis  yang menjadi anak perusahaan BUMN, seperti jasa produksi milik PLN dan perbengkelan di lingkungan BUMN lainnya. Beberapa di antaranya bahkan sangat-sangat parahnya. PT PAL, misalnya, sudah terlalu lama merah dalam skala kerugian yang triliunan rupiah.

Perseroan Terbatas (PT) IKI Makassar idem dito. Sudah dua tahun perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia timur ini tidak mampu membayar gaji karyawan. Perusahaan ini terjerumus ketika menerima order pembuatan kapal penangkap ikan modern sebanyak 40 buah tapi dibatalkan pemerintah di tengah jalan. Kini, 14 kapal ikan yang sudah terlanjur jadi itu mengapung mubazir begitu saja. Sudah lebih 10 tahun kapal-kapal modern itu berjajar menganggur. Bahan-bahan kapal yang belum jadi pun sudah menjadi besi tua dan berserakan memenuhi seluruh kawasan galangan kapal itu. Peralatan produksinya juga sudah menganggur bertahun-tahun. Salah satunya bisa membuat ngiler siapa pun: crane 150 ton! Dok Perkapalan Surabaya yang ordernya begitu banyak dan sibuk saja hanya punya crane terbesar 50 ton!

Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah mengkritik pemerintah di bidang ini. Saya menulis di media, mengapa industri rekayasa kita begitu jelek nasibnya. Mengapa kita impor permesinan bertriliun-triliun rupiah setiap tahun, tapi industri rekayasa di dalam negeri terlantar berat. Bahkan tokoh sekaliber B.J. Habibie pun tidak berhasil mengatasinya. Waktu itu pun saya sudah membayangkan alangkah hebatnya Indonesia kalau semua potensi itu disatukan dalam satu koordinasi yang utuh. Kalau saja ada kesatuan di dalamnya, kita bisa memproduksi pabrik apa pun, alat apa pun, dan kendaraan apa pun. Pembangkit listrik, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, pesawat, kapal, kereta, motor, mobil, apalagi sepeda, semuanya bisa dibuat di dalam negeri.

Sebagai orang yang kala itu sering mengunjungi pabrik-pabrik sejenis di Tiongkok, saya selalu mengeluh: alangkah lebih modernnya peralatan yang dimiliki pabrik-pabrik kita dibanding pabrik-pabrik yang saya kunjungi itu. Peralatan yang dimiliki  PT Bharata, misalnya, jauh lebih modern dari yang saya lihat di Tiongkok saat itu. Ahli pesawat dari Eropa mengagumi modernnya peralatan di PT Dirgantara Indonesia.

Kini, dalam posisi saya yang baru ini, saya tidak bisa lagi hanya mengkritik. Tanggung jawab itu kini ditumpukkan di pundak saya. Saya tidak boleh lupa bahwa saya pernah mengkritik pemerintah. Saya tidak boleh mencari kambing hitam untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab. Tentu saya juga menyadari bahwa saya bukanlah seorang yang genius seperti Pak Habibie. Saya hanya mengandalkan hasil dari manufacturing hope.

Tidak mudah perusahaan yang sudah mengalami kemerosotan yang panjang bisa bangkit kembali. Karena itu saya harus menghargai dan memuji upaya yang dilakukan manajemen Dirgantara Indonesia (DI) belakangan ini. Rasanya, untuk bidang ini, DI akan bangkit yang pertama. Many thanks to kesungguhan Presiden SBY yang telah menginstruksikan agar pengadaan seluruh keperluan militer dilakukan di dalam negeri, kecuali peralatan sekelas tank Leopard, helikopter Apache, atau kapal selam yang memang belum bisa dibuat sendiri. Pesawat tempur sekelas blok 52 pun, tekad Presiden SBY tegas: harus diproduksi di dalam negeri meski harus bekerja sama dengan pihak luar.  Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga sangat serius dalam mengontrol pelaksanaan instruksi presiden itu.

Maka DI kelihatannya segera mentas. Kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjangnya sudah tertata. Dalam waktu pendek ini, sampai dua tahun ke depan, pekerjaannya sudah sangat banyak: membuat pesawat militer CN 295 dalam jumlah yang besar. Order ini akan berkelanjutan menjadi program jangka menengah karena PT DI juga sekaligus diberi hak keagenan untuk Asia Pasifik. Jangka panjangnya PT DI sampai memproduksi pesawat tempur setara blok 52 bekerja sama dengan Korea Selatan.

Adanya kebijakan yang tegas dari Presiden SBY, komitmen pembinaan yang kuat dari Kementerian Pertahanan, kapabilitas personel DI yang unggul (terbukti satu bagian dari sayap pesawat Airbus 380 yang gagah dan menarik itu ternyata selalu diproduksi di PT DI), dan fokus manajemen dalam melayani keperluan Kementerian Pertahanan adalah kunci awal bangkitnya industri pesawat PT DI.

Instruksi Presiden SBY itu juga berlaku untuk PT Pindad. Maka kebangkitan serupa juga akan terjadi untuk PT Pindad. Semoga juga di PT Dahana. Maka tidak ada jalan lain bagi PT PAL untuk mengikuti jejak PT DI. Kalau saja PT PAL fokus melayani keperluan pembuatan dan perawatan kapal-kapal militer nasibnya akan lebih baik. Apalagi anggaran untuk peralatan militer kini semakin besar. Menyerap semaksimal mungkin anggaran militer itu saja sudah akan bisa menghidupi. Dengan syarat pelayanan kepada keperluan militer itu sangat memuaskan: mutunya dan waktu penyelesaiannya.

Lupakan dulu menggarap kapal niaga yang ternyata merugikan PAL begitu besar. Lupakan menggarap bisnis-bisnis lain, apalagi sampai menjadi kontraktor EPC seperti yang dilakukan selama ini. Semua itu hanya menganggu kefokusan manajemen dan merusak suasana kebatinan jajaran PAL sendiri. Memang ada alasan ilmiah untuk mengerjakan banyak hal itu. Misalnya untuk memanfaatkan idle capacity. Tapi godaan memanfaatkan idle capacity itu bisa membuat orang tidak fokus. Dalam bahasa agama “tidak fokus” berarti “tidak meng-esakan”. "Tidak meng-esakan” berarti “tidak bertauhid”. “Tidak bertauhid” berarti “musyrik”. Memanfaatkan idle capacity di satu pihak sangat ilmiah, di pihak lain bisa juga berarti godaan terhadap fokus. Saya sering mengistilahkannya “godaan untuk berbuat musyrik”. Padahal orang musyrik itu masuk neraka. Nerakanya perusahaan adalah negative cash flow, rugi dan akhirnya bangkrut.

Kalau pun PT PAL kelak sudah fokus menekuni keperluan militer tapi masih juga rugi, negara tidak akan terlalu menyesal. Tapi kerugian PAL karena  menggarap kapal niaga asing  sangatlah menyakitkan. Apalagi kalau kerugian itu menjadi beban negara. Rugi untuk memperkuat militer kita masih bisa dianggap sebagai pengabdian kepada negara. Tapi rugi karena menggarap kapal niaga asing dan kemudian minta uang kepada negara sama sekali tidak bisa dimengerti.

Hanya kepada orang-orang yang bisa fokuslah, saya banyak berharap. Hanya di tangan pimpinan-pimpinan yang fokuslah, BUMN bisa bangkit.

*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Langkah Pertama: Manufacturing Hope!

Dahlan Iskan (*)

Menteri BUMN Dahlan Iskan. (FOTO ANTARA)

"Lebih baik saya seperti chairman saja dan biarlah Wakil Menteri BUMN yang akan memerankan diri sebagai menteri yang sebenarnya."

Jakarta (ANTARA News) - Industri apakah yang harus pertama-tama dibangun di BUMN? Setelah sebulan menduduki jabatan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kemudian mengunjungi lebih dari 30 unit usaha milik publik ini, saya bertekad untuk lebih dahulu membangun industri yang satu ini: manufacturing hope! Industrialisasi harapan.

Itu bisa saya lakukan setelah saya berketetapan hati untuk lebih memerankan diri sebagai seorang chairman/CEO daripada seorang menteri. Kepada jajaran kementerian BUMN saya sering bergurau, "Lebih baik saya seperti chairman saja dan biarlah Wakil Menteri BUMN yang akan memerankan diri sebagai menteri yang sebenarnya."

Sebagai chairman/CEO kementerian BUMN, saya akan lebih fleksibel, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu dibatasi oleh tembok-tembok birokrasi. Dengan memerankan diri sebagai chairman/CEO, saya akan mempunyai daya paksa kepada jajaran korporasi di lingkungan BUMN. Meski begitu saya akan tetap ingat batas-batas: seorang chairman/CEO bukanlah seorang president director/CEO. Ia bisa mempunyai daya paksa tapi tidak akan ikut melaksanakannya. Tetaplah penanggung jawab pelaksanaannya adalah president director/CEO di masing-masing korporasi BUMN.

Dengan peran sebagai chairman/CEO, saya tidak akan sungkan dan tidak akan segan-segan ikut mencarikan terobosan korporasi. Ini sesuai dengan arahan Presiden SBY bahwa menteri yang sekarang harus bisa berlari kencang. Dengan memerankan diri sebagai chairman/CEO, saya akan bisa memenuhi harapan itu.

Tengoklah misalnya bagaimana kita harus menghadapi persoalan hotel-hotel BUMN kita yang ada di Bali. Semuanya sudah berpredikat yang paling buruk. Inna Kuta Hotel sudah menjadi yang terjelek di kawasan pantai Kuta. Inna Sanur (Bali Beach) sudah menjadi yang terjelek di kawasan pantai Sanur. Inna Nusa Dua (Putri Bali) sudah pasti menjadi yang terjelek di kawasan Nusa Dua yang gemerlapan itu. Bukan hanya yang terjelek, tapi juga sudah mau ambruk. Padahal pada zaman dulu, hotel-hotel itu tergolong yang terbaik di kelasnya. Kini, di arena bisnis perhotelan di Bali, hotel-hotel BUMN telah menjadi lambang kemunduran, keruwetan, dan kekumuhan.

Memang pernah ada upaya untuk bangkit. Direksi kelompok hotel ini (Grup PT Hotel Indonesia Natour) pernah diperbaharui. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Jajaran direksinya diambilkan dari para profesional dari luar BUMN. Dengan semangat profesionalisme, grup ini ingin mulai merombak dua hotelnya: di Padang dan di Kuta. Tapi dua-duanya mengalami kesulitan. Yang di Padang over investasi. Yang di Kuta sudah enam bulan mengalami slow down. Yang di Padang itu bisa disebut over investasi karena jumlah kamarnya jauh lebih besar dari pasarnya. Ini akan sangat sulit mengembalikan investasinya. Sementara itu yang di Kuta ada persoalan desain yang cukup serius.

Mengapa yang di Padang itu bisa terjadi over investasi? Ini tak lain karena kultur BUMN yang belum bisa menghindar dari intervensi. Begitu ada perintah untuk membangun hotel dengan skala yang sangat besar, direksinya tidak mampu meyakinkan bahwa skala itu kebesaran, terutama dilihat dari kemampuan perusahaan. Yang di Kuta masalahnya lebih rumit lagi karena ketambahan masalah birokrasi.

Dua proyek itu kemudian menjadi isu yang ruwet. Ujung-ujungnya direktur utama yang didatangkan dari luar BUMN itu tidak tahan lagi dan mengundurkan diri. Dalam suasana ruwet seperti itu tidak mungkin perusahaan bisa maju. Bahkan moral manajemen dan karyawannya pun bisa rusak, down, dan lalu putus harapan.

Maka dalam kesempatan tiga hari menghadiri KTT ASEAN di Bali pekan lalu, saya manfaatkan waktu untuk manufacturing hope. Selama di Bali saya tidak tidur di hotel bintang lima di komplek KTT berlangsung, tapi memilih tidur di Inna Hotel Kuta yang katanya terjelek itu. Saya ingin ikut merasakan kesulitan manajemen dan karyawan di hotel ini. Saya ingin mendalami persoalan yang menghadang mereka. Pagi-pagi saya turun naik di proyek setengah jadi ini. Menjelang senja kembali turun naik lagi entah sampai berapa kali. Saya ingin, kalau bisa, menerobos hambatannya. Setidaknya saya ingin agar mereka tidak merasa sendirian dalam kesulitannya. Bahkan pada malam kedua, saya tidur di kamar mock-up di tengah-tengah proyek yang lagi slow-down itu. Saya melakukan ini tidak lain untuk manufacturing hope.

Hasilnya insya Allah cukup baik. Pada hari kedua semua persoalan bisa teruraikan. Proyek hotel yang sangat grand ini bisa dan harus berjalan kembali. Bahkan tahun depan harus sudah jadi. Diputuskanlah hari itu: Sebuah hotel baru, dengan nama baru (Grand Inna Kuta) akan lahir dan menjadi sangat iconic. Apalagi letaknya hanya di seberang Hard Rock hotel dengan posisi yang jauh lebih baik karena langsung punya akses ke pantai Kuta.

Pun, selesai upacara pembukaan KTT ASEAN (selesai melihat cantiknya Perdana Menteri Thailand yang baru, Yingluck Sinawatra) saya copot jas, ganti sepatu ket, dan langsung meninjau luar dalam hotel Inna Putri Bali. Lokasinya tidak jauh dari gedung megah untuk KTT ASEAN di Nusa Dua itu. Saya perhatikan mulai dari dapurnya, ruang cucinya, kamarnya, kebunnya, pantainya, dan cottage-cottage-nya. Ternyata benar. Bukan hanya telah menjadi yang terjelek di Nusa Dua, tapi juga sudah mau ambruk. Di sini, saya juga harus manufacturing hope. Tahun depan hotel yang sangat luas ini harus sudah mulai dibangun ulang.

Usai membuat keputusan soal Nusa Dua, malam ketiga saya memilih tidur di Sanur. Hotel seluas (duile!) 41 hektare ini juga perlu dibangkitkan. Inilah hotel berbintang yang pertama di Bali. Inilah warisan Bung Karno. Kondisinya sudah kalah dengan tetangga-tetangganya. Hotel ini memiliki garis pantai matahari terbit sejauh 1 km! Alangkah hebatnya. Mestinya. Saya tentu menginginkan tahun depan hotel besar ini juga ikut bangkit. Mengapa? Karena tiga-tiganya berada di Bali. Sebuah kawasan wisata yang pertumbuhannya sangat tinggi. Memang grup Inna Hotel masih punya puluhan hotel lainnya di seluruh Indonesia (dan umumnya juga dalam keadaan termehek-mehek) namun sebaiknya fokus dulu di tiga hotel itu. Dari sinilah kelak hope akan ditularkan ke seluruh Indonesia.

Tiga hotel besar inilah yang lebih dulu akan jadi titik tolak kebangkitan entah berapa banyak hotel-hotel BUMN ke depan. Saya sebut "entah berapa banyak" karena banyak BUMN yang kini juga memiliki hotel. Grup Inna punya banyak hotel. Garuda Indonesia punya banyak hotel. Pertamina punya banyak hotel. Kontraktor seperti Perusahaan Perumahan punya banyak hotel. Bahkan Jasa Marga konon juga lagi menyiapkan banyak hotel. Karena itu keberhasilan tiga pioner di Bali tadi akan besar artinya bagi BUMN.

Memang sebulan pertama ini baru hope yang bisa dibangun. Tapi kalau sebuah hope bisa membuat hidup kita lebih bergairah, mengapa kita tidak manufacturing hope. Bahan bakunya gampang didapat: niat baik, ikhlas, kreativitas, tekad, dan totalitas. Semuanya bisa diperoleh secara gratis!

*Menteri BUMN
 

Editor: Kliwon

http://www.antaranews.com

Terjepit Hukum Sandal Jepit

Performance Sandal Jepit Seniman Endeng Mursalim (40) melakukan aksi art performance bertema "Sandal Jepit" di Jalan Hasanuddin Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (31/12). Aksi itu sebagai bentuk keprihatianan atas kasus hukum yang menimpa AAL yang dituduh mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. (FOTO ANTARA/Basri Marzuki)

"Kami minta agar bocah itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum."


Palu (ANTARA News) - Mengambil barang sekecil apapun tanpa ijin adalah tetap perbuatan kriminal, begitulah mungkin yang ada di benak Briptu Ahmad Rusdi Harahap sehingga memperkarakan perbuatan AAL, siswa SMK di Kota Palu hingga ke pengadilan.

AAL yang tinggal di pinggiran Kota Palu telah menjalani sidang perdana pada 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sepasang sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi pada November 2010.

Oleh jaksa penuntut umum, sandal jepit warna putih itu ditaksir harga maksimalnya mencapai Rp30 ribu. Gara-gara sandal jepit bekas itu, AAL yang masih berumur 15 tahun terancam hukuman kurungan maksimal selama lima tahun.

Kasus pencurian sepasang sandal jepit itu bermula ketika AAL bersama temannya lewat di Jalan Zebra, tepatnya di depan kost Briptu Ahmad Rusdi yang merupakan Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah.

AAL kemudian mengambil sandal jepit dan memasukkannya ke dalam tas.

Pada Mei 2011, polisi pemilik sandal itu kemudian memanggil AAL dan temannya untuk diinterogasi terkait hilangnya sejumlah sandal di kos.

Briptu Ahmad Rusdi sebelumnya juga kehilangan beberapa sandalnya, dan dia menduga AAL adalah pelakunya.

Saat diinterogasi, AAL sempat mendapat penganiayaan dari Briptu Ahmad Rusdi dan rekannya yang juga seorang polisi.

Akibat dugaan penganiayaan itu, keluarga AAL melaporkan kedua oknum polisi itu ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah. Kedua oknum polisi tersebut pun telah mendapat sanksi disiplin berupa penempatan di tempat khusus selama 21 hari.

Lagarundu, orangtua AAL yang tinggal di Jalan Kijang sebelumnya pernah berniat mengganti sandal yang dicuri anaknya tapi Briptu Ahmad Rusdi bersikeras tetap melanjutkan kasus itu karena dia sudah terlanjur mendapatkan sanksi.


Simpati 1.000 Sandal

Kedua polisi itu telah mendapat sanksi dari kesatuannya namun proses hukum terhadap AAL tetap berlanjut. Inilah yang membuat simpati dari berbagai kalangan masyarakat bermuculan di sejumlah daerah di Indonesia.

Masyarakat di Jakarta, Solo, Yogyakarta dan di Palu menggelar aksi pengumpulan 1.000 sandal jepit untuk diserahkan ke polisi dan petugas pengadilan. Sidang lanjutan AAL akan dilaksanakan pada 4 Januari 2012.

Pengumpulan sandal jepit itu bertujuan untuk menyindir penegak hukum karena dinilai melakukan tugasnya tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Aksi pengumpulan sandal jepit itu, salah satunya, dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Tengah. Lembaga itu juga meminta kepada majelis hakim agar membebaskan AAL.

"Kami minta agar bocah itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum," kata Sofyan Farid Lembah, aktivis LPA Sulawesi Tengah.

Bahkan, dia siap mengganti 1.000 sandal jepit jika AAL dibebaskan dari dakwaan.

Selain pembebasan terdakwa, Sofyan juga meminta penghentian proses hukum AAL karena telah mengoyak rasa keadilan hukum masyarakat.

Menurut dia, fakta itu menunjukkan bahwa penegakan hukum di negeri ini masih sangat diskriminatif.

Apalagi, kata dia, banyak kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tetapi pelakunya jarang tersentuh hukum. Kalaupun menjalani proses hukum, maka mendapat perlakuan istimewa dan vonis hukumannya pun terbilang ringan.

Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan meminta upaya penegakan hukum harus dilakukan akan tetapi sisi kearifan lokal dan rasa keadilan masyarakat juga perlu diperhatikan.

"Rasa keadilan masyarakat harus tetap dikedepankan," katanya.

Sebelumnya Ruslan Sangadji, wartawan yang juga mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, melakukan aksi monolog terkait dengan kasus "sandal jepit" yang menimpa AAL.

Ruslan Sangadji melakukan aksi tunggal di aula Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang saat itu sedang berlangsung pelantikan pejabat eselon II di jajaran pemerintah provinsi setempat.

Dalam aksinya, Ruslan melilitkan sejumlah sandal jepit di tubuhnya dan berjalan kaki ke agar tingkahnya mudah disaksikan banyak orang.

Wartawan yang akrab disapa Ochan ini juga mengalungkan kertas di bagian belakang dan depan badannya yang bertuliskan "Bebaskan AAL (15), terdakwa pencurian sandal jepit".

Dari lingkugan kantor gubernur, Ochan kemudian menuju Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Polda dan Kejaksaan Tinggi Negeri setempat.

Setiap tempat yang didatangi, Ochan tidak menyampaikan orasi protes atas kasus yang sedang dialami AAL.


Tajam ke Bawah

Kasus sandal jepit yang menimpa AAL sebenarnya mirip yang dialami nenek Minah (55) yang didakwa mencuri tiga buah kakao di Kabupaten Banyumas pada November 2009.

Nenek Minah terancam hukuman penjara selama enam bulan karena hanya mencuri buah kakao yang nilainya tidak sampai Rp10 ribu.

Sementara Manise (39) harus mendekam di penjara selama 24 hari karena mencuri dua kilogram buah kapuk di Kabupaten Batang pada akhir 2009.

Sebelumnya Manise dituntut hukuman penjara selama satu tahun karena mencuri buah kapok yang nilainya tidak lebih dari Rp20 ribu.

Kondisi tesebut jelas memperlihatkan hukum memang benar-benar ditegakkan.

Namun apakah hal itu sudah memperlihatkan sisi keadilan masyarakat?

Hukum di Indonesia layaknya pisau dapur yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul di atas. Sebagai contoh, terdakwa korupsi miliaran rupiah kerap mendapatkan hak-hak istimewa saat menjalani proses hukum, ada yang seenaknya bepergian ke luar kota, mendapatkan fasilitas penjara layaknya hotel, atau sejumlah keistimewaan lainnya.

Jika dihitung-hitung, uang yang dikorupsi para penjahat itu bisa dibelikan ratusan ton kakao, kapuk atau jutaan pasang sandal jepit.

Jika memang benar-benar ditegakkan dan dijunjung tinggi, hukum seharusnya seperti belati, tajam di ujung dan di kedua sisinya. Hukum seharusnya juga buta seperti yang disimbolkan patung Dewi Keadilan (Lady of Justice).

Masyarakat kecil yang pernah terjerat hukum mungkin rela menjalani hukumannya asal para koruptor juga mendapat hukuman setimpal.

Kasus "sandal jepit" di Kota Palu haruslah menjadi awal penegakan hukum yang sejati di Indonesia. Sekali lagi jangan seperti pisau dapur yang hanya tumpul ke bawah.

Para hakim di Pengadilan Negeri Kota Palu seharusnya bisa mempercepat proses hukum AAL agar kasusnya segera diputuskan karena status yang bersangkutan masih sebagai pelajar. Dampak psikologis harus menjadi bahan pertimbangan.

Sidang lanjutan AAL pada 4 Januari 2012 mungkin akan dipenuhi sandal jepit sebagai hadiah bagi para penegak hukum yang kerap menggunakan sepatu mengkilap. 

Editor: Ella Syafputri

http://www.antaranews.com