Ilustrasi: Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumut, yang kehabisan Premium, Kamis (23/6/2011). (Kompas/Mohammad Hilmi Faiq)
Kebijakan Pemerintah SBY untuk tidak menaikkan BBM dengan mencari berbagai alternatif untuk mengurangi subsidi yang sudah sangat membengkak telah menimbulkan kontroversi dan silang pendapat yang sangat tajam di media. Bahkan dalam satu ulasan di suatu acara TV Swasta tempo hari,dikatakan oleh satu pembicara bahwa alternatif mengalihkan Premium ke Pertamax hanya untuk menguntungkan pihak tertentu saja.
Pemerintah SBY selalu berkelit bahwa BBM tidak akan dinaikkan tujuannya supaya tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar,namun sebenarnya apakah memang benar hal itu seperti yang dinyatakan oleh SBY dan para menterinya? Para pengamat mulai meragukan pernyataan tersebut,sebab alternatif-2 yang diberikan dan mungkin akan dijalankan per 1 April 2012 adalah mempunyai maksud dan tujuan untuk memperkaya pihak tertentu saja.
Kecurigaan publik dan para pengamat bukan tanpa berdasar,sebab selain pemerintahan ini dituduh sebagai pemerintahan dengan segudang kebohongan,juga penuh dengan intrik-2 untuk mengeruk kekayaaan negara secara tidak halal dengan dilindungi berbagai aturan dan kebijakan legal. Berbagai Seminar Ekonomi dan Politik yang diadakan oleh lawan-2 politik dan ekonom yang berseberangan dengan pemerintahan SBY memberikan kupasan-2 yang membuat orang mulai gelisah terhadap kebijakan SBY ini.
Rakyat memang membutuhkan transparansi atas setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah,bukan untuk menyenangkan rakyat tetapi agar rakyat lebih mendapatkan sumber berita yang seimbang. Bila terus menerus rakyat curiga atas pemerintahan SBY ini,maka hal ini tidak dapat disalahkan ke rakyat,sebab masukan-2 yang diterima oleh rakyat dan apa yang terjadi faktanya menunjukkan bahwa kasus-2 korupsi lebih banyak terjadi di era pemerintahan SBY ini. Padahal rakyat masih mengingat betul janji yang diberikan oleh SBY pada waktu kampanye Pilpres 2009 untuk memerangi korupsi,tetapi yang terjadi bukan korupsi semakin berkurang tetapi justru korupsi sudah seperti berjemaah saja. Bahkan kasus korupsi terjadi dan dilakukan oleh Bendahara Umum Partai Demokrat yang merupakan Partai Politik besutan SBY.
BBM yang tidak akan dinaikkan telah menimbulkan kecurigaan besar dari berbagai pihak bahwa sebenarnya ada pihak-2 terrtentu yang diuntungkan oleh kebijakan ini. Subsidi besar tetapi kenapa BBM sering menghilang di SPBU di daerah luar Pulau Jawa? Cobalah lihat apa yang terjadi di daerah-2 Sumatera,Kalimantan,Sulawesi,Maluku,NTB,NTT dan Papua,dimana setiap hari orang hanya mengantri di SPBU untuk mendapatkan BBM. Tetapi pemerintah tetap saja menyangkal adanya antrian BBM di SPBU. Kebijakan yang mengundang orang untuk berbuat korupsi tentu pasti dibuat sedemikian rupa oleh “sutradara” untuk sebuah skenario besar,apalagi kalau bukan untuk pengumpulan dana pada kampanye 2014 nantinya.
BBM yang tidak akan dinaikkan telah mengundang reaksi besar bahwa pemerintahan SBY sengaja memberikan peluang kepada pihak-2 tertentu untuk berbuat korup. Siapakah mereka itu? Rakyat sedang menunggu laporan investigasi dari para wartawan yang memang selama ini sedang melacak tentang seringnya BBM menghilang di pasaran. Subsidi untuk rakyat atau Subsidi untuk bisa dikorupsi?
Telomania
http://politik.kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar