Seluruh harta kekayaan negara dan segala potensi alamnya, seharusnya dikuasai negara untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya. Demikian amanat konstitusi kita. Namun ternyata api jauh dari panggang.
Sumber daya alam (SDA) dirampok habis-habisan, BUMN diprivatisasi, dan hasilnya rakyat cuma bisa gigit jari. Pertanyaan selanjutnya, di mana peran konstitusi sebagai aturan main bernegara?
Menyoroti hal ini, Ketua Umum PB HMI Muhammad Chozin menilai, semua kebobrokan ini terjadi akibat para pengelola negara berselingkuh dengan para pemilik kapital untuk membangun kesepakatan yang banyak merugikan rakyat.
Idealnya, menurut Chozin, negara seharusnya mengurus rakyat yang masih mengalami keterpurukan ekonomi, bukan melayani para pemilik kapital yang memang sudah mapan.
“Para pemimpin kita masih bermental inlander. Lebih suka melayani para investor asing daripada mengurusi ekonomi rakyatnya,” ungkapnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Forum Intelegensia Bebas, KAU, dan WALHI dengan tajuk “Mencermati Langkah Kapolri, Kejagung, dan KPK Era SBY Saat Ini” di gedung WALHI, Jakarta (2/12/2010).
Sementara itu, Sukman dari Hikmah Budhi, menilai semua ketimpangan sosial, korupsi, dan berbagai ketidakadilan di republik ini bermuara pada ketidaktegasan Presiden SBY selaku pucuk pimpinan tertinggi negeri ini.
“Semuanya ini bersumber dari istana yang tak punya konsistensi dan ketegasan untuk mengembalikan pengelolaan negara sesuai dengan amanat konstitusi,” ungkapnya. [HMINEWS]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar