Ada Menteri Dimintai Jatah Sampai Rp 2 Miliar

Pengamat politik dari Univeritas Indonesia (UI) Boni Hargens mengungkap ada salah seorang menteri yang dimintai jatah Rp 500 juta untuk disetorkan kepada partainya setiap satu minggu sekali.


Hal ini ia dapatkan berdasar informasi pasca tertangkapnya mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Hal ini dikatakan Boni di DPR, Rabu (21/09/2011).

"Ada setoran dari salah satu menteri untuk partainya sampai Rp 500 juta per minggu. Saya tak mau sebutkan menteri siapa ini menyangkut teman saya. Tapi memang, posisi menteri adalah faktornya untuk mencari uang, jadi tak salah kalau Pak Anis Matta (Wakil Ketua DPR) bilang, reshuffle dilakukan untuk 2014," kata Boni Hargens.

Hal ini, kata Boni lagi sangat terkait dengan dugaan praktek mafia anggaran. Ia kemudian menegaskan, kedudukan para menteri dari partai, tentunya sangat berhubungan dengan partai yang dimaksud.

"Informasi lain, ada juga menteri yang kementriannya tak terlalu basah diminta Rp 1 sampai Rp 2 milliar oleh partainya. Kalau bisa setiap satu sampai tiga minggu sekali, satu bulan juga nggak apa-apa. Itu menteri dari parpol, tak perlu lah disebutkan dari parpol mana," katanya lagi.

Boni kemudian menegaskan, kalau hanya Muhammad Nazaruddin sebagai mantan Bendahara Demokrat, dikorbankan sendirian, maka tak akan ada efek pembelajaran bagi pelaku korupsi.

"Nazar bilang ada yang perintahkan dia (menteri), katanya, bukan dari ketua partai, tapi ada yang lebih dari dia," ujar Boni diplomatis.

Ditegaskan lagi, memberantas korupsi bukan sekedar memenjarakan Nazaruddin, Andi Mallarangeng, atau Muhaimin Iskandar, bila dugaan terbukti. Akan tetapi persoalan sistem yang harus dibenahi.

"Bagaimana mungkin kita harapkan kasus-kasus ini selesai dengan KPK model ini. Tidak mungkin ada yang kebetulan, hanya orang-orang yang tak mau berfikir yang percaya. Kita juga harus fair, orang-orang KPK itu bukan malaikat. Kita butuh KPK yang kuat, yang tak bisa diintervensi untuk menjawab rapuhnya penegakkan hukum," demikian Boni Hargens.

www.tribunnews.com

Transaksi Liar Badan Anggaran

Deden Gunawan - detikNews

Jumlahnya Ratusan, Pemiliknya Dirahasiakan

 
Para politisi di Senayan kini saling curiga. Mereka saling menduga siapa sebenarnya pemilik rekening dengan transaksi mencurigakan yang kini ramai diperbincangkan.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengirimkan data rekening dengan transaksi liar itu ke Badan Kehormatan (BK) DPR melalui pimpinan DPR. Data dikirim atas permintaan BK DPR.


Ketua BK DPR M Prakoso mengakui pihaknya memang meminta PPATK untuk memberikan data transaksi keuangan sejumlah anggota dewan yang tengah diprosesnya. Utamanya adalah anggota DPR yang diadukan masyarakat terkait sejumlah pelanggaran kode etik dan menyangkut pelanggaran hukum.

"Memang kita yang minta data itu lewat pimpinan DPR. Tapi siapa yang kini kita periksa dan apa kasusnya, itu tertutup dan rahasia," terang Prakosa kepada detik +.

Data PPATK sendiri, menurut Prakosa, hanya data pendukung saja. Bukan subtansi. Sebab BK DPR hanya memproses etika bukan masalah penindakan hukum. Jadi ada atau tidaknya data transaksi dari PPATK tidak begitu penting.

Namun masalahnya menjadi ramai ketika pimpinan DPR mengungkap analisa PPATK tersebut. Bocoran hasil analisa PPATK itu disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung Wibowo, dalam forum Jumatan, 16 September 2011.

"Sekarang ini sedang ditelusuri temuan 21 transaksi yang melibatkan seorang anggota Banggar DPR," ujar Pramono.

Nilai transaksi mencurigakan itu mencapai miliaran rupiah. Namun baik Priyo dan Pramono tidak menyebutkan nama anggota Banggar pemilik rekening liar tersebut.

Lalu, entah siapa yang memulai, nama anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati kemudian ramai dihubung-hubungkan dengan rekening liar itu. Maklum Wa Ode sebelumnya pernah dilaporkan ke BK DPR oleh Ketua DPR Marzuki Alie terkait ucapannya menyebut pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran dalam acara ‘Mata Najwa’.

Wa Ode buru-buru membantah sebagai pemilik rekening dengan 21 transaksi liar itu. Politisi PAN ini merasa bukan nama yang 'ditembak' pimpinan DPR. "Jelas saya tidak merasa. Sejauh ini, saya tidak melakukan transaksi illegal," kata Wa Ode.

Politisi kelahiran 6 November 1981 ini justru kemudian melempar dugaan bisa saja pemilik rekening mencurigakan itu adalah pimpinan Banggar yang terkait kasus Nazaruddin dan Kemenakertrans.
Seperti kita tahu KPK telah memeriksa 4 pimpinan Banggar yakni Melchias Markus Mekeng, Olly Dondokambey Tamsil Linrung dan Mirwan Amir terkait kasus Kemenakertrans.

Merasa bukan sebagai pemilik rekening, Wa Ode lantas menantang pimpinan DPR untuk menyebut nama si pemilik rekening. Ia juga memaparkan sebenarnya ada ratusan transaksi mencurigakan yang diteliti PPATK. "Saya heran yang diungkap kok 21 transaksi untuk satu orang anggota DPR," kritik Wa Ode.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno pun menyatakan mendapat informasi jumlah transaksi mencurigakan itu ada ratusan dan dilakukan banyak anggota.Namun pernyataan Wa Ode dan Teguh dibantah Pramono. Ia tetap menegaskan jumlah transaksi hanya 21."Nggak (benar) itu," tegas Pramono.


Siapa pemilik rekening liar itu? Apakah Wa Ode ataukah pimpinan Banggar seperti diungkap Wa Ode? Sejauh ini tidak ada yang mau mengungkapnya secara terang. BK DPR yang meminta data itu dari PPATK bersikukuh tidak mau menyebutkan nama.

"Ada beberapa anggota DPR yang saat ini masalahnya sedang ditangani BK. Ada yang diperiksa ada yang sedang diduga. Prosesnya berkembang dalam pemeriksaan, jadi kita minta bantuan beberapa lembaga seperti PPATK," tutur Prakosa.

Bukan hanya BK DPR yang tutup mulut. PPATK juga tidak mau memberikan informasi siapa anggota Banggar yang punya transaksi mencurigakan itu. Ketua PPATK Yunus Husein hanya mengatakan ada 3 anggota Banggar yang diduga memiliki transaksi mencurigakan. Tapi siapa orang-orang tersebut? "Wah, saya nggak boleh sebut nama (pemilik rekening)," ujarnya singkat.

Sementara Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro saat ditanya soal transaksi mencurigakan itu, memberikan indikator transaksi yang disebut mencurigakan tersebut.

Secara umum, kata Subintoro, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 sebuah transaksi dibilang mencurigakan jika transaksi keuangan tersebut menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi. Transaksi keuangan tersebut patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilaporkan sesuai ketentuan.

Indikator lainnya, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK dari pihak pelapor (Penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan Jasa) harta Karena harta kekayaan tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

"Indikator-indikator tersebut ada dalam data transaksi yang kami kirim melalui pimpinan DPR. Sementara ini kami juga masih mendalami transaksi mencurigakan tersebut," terangnya melalui SMS kepada detik+.

Sikap merahasiakan siapa pemilik rekening mencurigakan itu bisa dimaklumi. Sebab, tindakan mengumumkan, menyebutkan atau mempublikasikan nominal aliran dana mencurigakan pada rekening anggota Banggar dari hasil penelusuran PPATK melanggar UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman 4 tahun.

Namun karena sudah terlanjut mencuat di tengah publik, banyak kalangan mendesak agar nama pemilik rekening itu diumumkan saja.

"Harusnya diumumkan atau dibuka saja semua. Bukan hanya 1 orang yang dibuka. Jadi tidak ada saling curiga. Sebab toh sebelumnya sudah dibuka pimpinan DPR," saran Ketua Formappi Sebastian Salang.

Tapi, kata Sebastian, kalau data transaksi yang dipegang BK tidak harus diumumkan karena data itu hanya untuk kepentingan BK dalam memberikan tindakan kepada anggota DPR yang sedang diperiksa di BK.

Namun salah satu pimpinan DPR Pramono Anung mengatakan, masalah polemik transaksi milik anggota DPR itu itu sudah clear. Sebab tidak ada yang dibocorkan terkait transaksi mencurigakan tersebut.

Mengenai adanya seorang anggota Banggar yang merasa disasar, yakni Wa Ode, Pramono menampik, sejak awal tidak pernah menyebut nama. Politikus PDI Perjuangan ini juga tidak pernah menyebut fraksi tertentu. "Jadi jangan ge-er-lah," ucapnya.

www.detiknews.com

Rp 10,2 M untuk Rawagede Tak Jelas Nasibnya

M. Rizal - detikNews

Janda Rawagede Kalahkan Belanda

Pada November 2010 lalu, 3 anggota Parlemen Belanda dari kelompok oposisi datang ke Rawagede. Mereka mempertanyakan bantuan pemerintah Belanda senilai 850.000 euro atau senilai Rp 10,2 miliar untuk desa yang penah dibantai Belanda itu.

Ketua Yayasan Rawagede Sukarman kaget karena tidak mengetahui bantuan tersebut. Kepada anggota parlemen Belanda, Sukarman pun terus terang mengaku tidak tahu mengenai dana hibah tersebut.

"Kata mereka, seharusnya dana itu disalurkan langsung melalui Yayasan Rawagede, bukan pemerintah daerah," kata Sukarman.

Menurut Radio Nederland, pada 2009, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda Bert Koenders, telah mengalokasikan 850.000 euro untuk Rawagede. Tapi Belanda tidak mau dana itu disebut sebagai ganti rugi atau kompensasi untuk pembantaian pada 1947 yang menewaskan sediktnya 431 orang itu. Pasalnya jika dana itu disebut ganti rugi atau kompensasi, itu berarti Belanda mengakui kesalahan mereka, hal yang ditolak negara kincir angin ini selama hampir 64 tahun. Jadi, sebutlah itu bagian dari dana kerja sama pembangunan, dan tidak hanya untuk Rawagede, tetapi juga untuk wilayah sekitarnya.

Dana tersebut rencananya akan dipakai untuk membantu pembangunan fasilitas umum masyarakat di kampung Rawagede, seperti gedung sekolah, pasar dan pelayanan kesehatan. "Tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya," kata Sukarman kepada detik+.

Keterangan yang lebih jelas disampaikan Ketua Ahli Waris Korban Pembantaian Rawagede Suparta. Ia mengetahui Belanda akan mengucurkan dana proyek pembangunan sosial untuk wilayah Balongsari dan sekitarnya dari warga Belanda yang datang ke Rawagede pada Maret 2009. Informasi ini diterima dari seorang ahli sejarah Belanda bernama Dr AD Koekkoek.

"Jadi bantuan itu tidak ada hubungan dengan ahli waris dan historis, tapi masyarakat umum lainnya. Setelah ada informasi itu, kita beberapa kali melakukan musyawarah untuk mengajukan proposal dan kesepakatan dengan Belanda," terangnya kepada detik+.

Ada empat poin yang menjadi kesepakatan bahwa bantuan Belanda akan digunakan untuk membangun sekolah, Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap, pasar desa dan pembebasan lahan senilai Rp 2,5 miliar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Balongsari dan sekitarnya.

Lalu, pada tanggal 19 November 2009 bersama Pemda Karawang yang diwakili Wakil Bupati saat itu yang dijabat oleh Eli Amalia Priatna membuat draf MoU. Hanya saja, saat itu Bupati Karawang yang dijabat oleh Dadang Muchtar tidak pernah mau menandatangani draft Mou sampai akhir jabatannya.

Akhirnya, pemerintah Belanda membuat Mou kedua dengan Kementerian Dalam Negeri, yang saat itu ditandatangani Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan Dubes Belanda untuk Indonesia Jaap Van der Velden.

Dalam Mou itu disebutkan dana bantuan sebesar Rp 8.672.180.000. Tapi dalam termin pertama dana sudah masuk ke Kemendagri sekitar Rp 1,6 miliar. Sesuai MoU, setiap tanggal 30 April Kemendagri harus melaporkan perkembangan ke kementerian sejawatnya di Belanda.

"Tapi saya tidak tahu penyebabnya, kenapa proyek ini di Kemendagri belum turun juga. Dari informasi Bagian Bantuan Luar Negeri Kemendagri, dana proyek pembangunan sekolah tidak masuk dalam bujet pengadaan peralatan," keluah Suparta.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Raydonnyzar Menoek mengaku belum tahu tentang dana hibah Rp 10,2 miliar tersebut. "Kami cek dulu," kata pria yang akrab disapa Donny itu.

Suparta sempat mengaku, dirinya sempat akan menanyakan langsung perihal proyek pembangunan sosial itu ke Kedubes Belanda di Jakarta. Tapi ia mengaku dilarang oleh orang Kemendagri, karena ini sudah menjadi urusan antar negara. "Saya juga tanya ke bupati dan camat, sama mereka juga mengaku belum tahu. Hanya saja Bupati dan Camat menyatakan siap untuk memfasilitasi kekurangan yang ada," terang pria yang juga menjadi Ketua Yayasan Sampurna Warga itu.

Suparta menjelaskan, sebenarnya pihaknya telah menerima bantuan Rp 2,5 miliar yang disalurkan Yayasan Hivos Belanda. Bekerja sama dengan Koperasi Mitra Kedua (Kominda), Yayasan Hivos meminta uang itu dikelola sebagai uang simpan pinjam bagi masyarakat.

Menurut Suparta, sebenarnya Yayasan Hivos Belanda inilah yang kerjasama dengan Kemendagri. Komida menjadi pendamping koperasi yang dipimpin Suparta.

"Setelah kuat, lalu sepenuhnya diserahkan ke Koperasi Komara milik Yayasan Sampurna Raga. Jadi kita juga sebenarnya tidak langsung, saat ini koperasi simpan pinjam masih ditangani Komida dan Hivos," terang Suparta.

Sampai saat ini Koperasi Komara sendiri memiliki 1.500 nasabah di 4 Desa di Kecamaan Rawamerta dengan nilai total dana Rp 2,5 miliar. Pertanggungjawaban dana Koperasi Komara diaudit oleh Yayasan Pena Bulu yang ditunjuk oleh Yayasan Hivos Belanda.

Bantuan hibah Rp 2,5 miliar itu menjadi isu miring di antara warga Rawagede. Edi Junaidi, salah seorang anak Ny Wasiah (93) yang suaminya menjadi korban pembantaian tentara Belanda mengaku mendapata informasi dari dana itu Rp 1,5 miliar disalurkan ke Koperasi Simpan Pinjam Komara, yang dikelola Yayasan Sampurna Raga bersama Yayasan Hivos Belanda.

"Sisanya Rp 1 miliar saya tidak tahu, karena janda dan ahli waris tidak terima lagi. Dana Rp 1,5 miliar untuk koperasi Komara pun tidak jelas pertanggungjawaban dan laporan pembukuannya," ujar mantan Kepala Desa Sekarwangi ini.

Suparta memaklumi adanya tudingan miring itu. Tapi ia menganggapnya hal itu hanya masalah perbedaan pandangan saja ketika KUKB akan melayangkan gugatan para janda dan ahli waris korban di pengadilan Belanda. Di mana KUKB lebih memilih mengajak Yayasan Rawagede dengan mengajukan 9 janda, satu saksi hidup sebagai penggugat dan mewakili 141 ahli waris lainnya.

"Padahal dicatatan resmi yang sudah kita teliti bersama tim validasi itu ada sekitar 431 orang korban. Ya sudah biar KUKB berjalan dengan Yayasan Rawagede. Kita konsern dengan yayasan yang cederung pada kegiatan sosial saja," terangnya lagi.

Kedubes Belanda belum mau menanggapi soal ketidakjelasan bantuan Rp 10,2 miliar ini. Jubir Kedubes Belanda Dorine Wytema baru akan memberikan pernyataan Senin, 19 September 2011 ini.

Sementara itu di tengah ketidakjelasan penggunaan dana bantuan Rp 10,2 miliar itu, pengadilan Belanda memutuskan memenangkan tuntutan ganti rugi sembilan janda korban pembantaian Rawagede. Ahli waris korban berharap dana ganti rugi itu cepat cair dan sampai pada mereka.

www.detiknews.com

APAKAH SAMPAI PADAMU BERITA TENTANG MAHA NAZI?

Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina?
Apakah sampai padamu berita
tentang rumah-rumah yang dihancurkan
tanah-tanah meratap berpindah tuan,
bahkan manusia yang dibuldozer?

Apakah sampai padamu berita
tentang air mata yang tumpah
dan menjelma minuman sehari-hari
tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali
atau listrik yang menyala cuma empat jam sehari?

Apakah sampai padamu
berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak
tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara?
Para balita yang menggenggam batu
dengan dua tangan mungil mereka
menghadang tentara zionis Israel
lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi

Apakah sampai padamu berita tentang masjidil Aqsha
di halamannya menggenang darah
dan tubuh-tubuh yang terbongkar
Peluru yang berhamburan di udara
menyanyikan lagu kematian menyayat nadi
kekejaman yang melebihi fiksi
dan semua film yang pernah kau tonton
di bioskop dan televisi
Kebiadaban yang maha nazi

Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening:
“Palestina? Untuk apa memikirkan Palestina?
Persoalan di negeri sendiri menjulang!”
Mereka bersungut-sungut tak suka
Membatu, tak jarang terpengaruh
menuduh pejuang kemerdekaan Palestina
yang membela tanah air mereka sendiri
sebagai teroris!

Duhai, maka kukatakan pada mereka:
Tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini
Atas nama kemanusiaan: menyala-lah!
Kita tak bisa hanya diam
menyaksikan pagelaran maha nazi
sambil mengunyah menu empat sehat lima sempurna
dan bercanda di ruang keluarga
kita tak bisa sekadar
menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin
atau pura-pura tak peduli
Seorang teman Turki berkata:
mereka yang membatasi ruang kemanusiaan
dengan batas-batas negara
sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan

Hai Amr Moussa tanyakan pada Liga Arab
belum tibakah masanya bagi kalian
bersatu, membuka hati, berani
berhenti mengamini nafsu Amerika
yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu?

Hai Ban Ki Moon,
apakah Perserikatan Bangsa Bangsa itu nyata?
Sebab tak pernah kami dengar
PBB mengutuk dan memberi sanksi
pada maha nazi teroris zionis Israel
yang pongah melucuti kemanusiaan dan keberadaban
dari wajah dan hati dunia
Apakah kalian, apakah kita tak malu
Pada para syuhada flotilla, Rachel Corrie, Yoyoh Yusroh
dan George Galloway?

Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu:
menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih,
memberi meski sedikit apa yang kita punya
dan mendoakan Palestina

Apakah sampai padamu, berita tentang maha nazi itu?
Tentang Palestina yang bersemayam kokoh
di hati mereka yang diberi kurnia?

Seperti cinta yang tak bisa kau hapus
dari penglihatan dan ingatan,
airmata, darah, dan denyut nadi manusia
: Lawan Maha nazi!

(Helvy Tiana Rosa)

Presiden Palestina Minta PBB Akui Kemerdekaan Negaranya

Mahmud Abbas

Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerahkan permintaan bersejarah kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Abbas meminta PBB untuk mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh.

Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (24/9/2011), Abbas menyerahkan permintaan tersebut dalam satu berkas dengan logo Palestina di depan ruang pertemuan Ban. Sekjen PBB itupun segera membuka berkas untuk kemudian mempelajarinya.

Sebelumnya, Indonesia sendiri sudah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo memaparkan ada 126 negara yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi untuk menjadi anggota PBB, Palestina perlu didukung 128 negara.

"Untuk menggolkan sebuah negara bisa menjadi anggota PBB dalam rapat pleno, minimal disetujui 2/3 anggota PBB atau sekitar 128 negara. Hingga saat ini sudah ada sekitar 126 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi persoalannya, apakah seluruh negara itu bersikap konsisten, melihat konstelasi politik di Timur Tengah saat ini," ujar Triyono dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9).

Belum lagi jika Amerika dan negara sekitarnya menolak. Karena negara-negara Amerika memang belum tegas mengakui kemerdekaan Palestina.

"Saya menilai Amerika dan Israel keberatan jika Palestina menjadi anggota PBB, tapi juga negara lain di sekitar AS," tuturnya.

Namun Indonesia dalam posisi mendukung masuknya Palestina ke PBB. Memberikan hak yang sama kepada Palestina, sama seperti negara lain di dunia.

"Perundingan Palestina dan Israel menjadi perundingan dua negara berdaulat dan sejajar. Keanggotaan PBB memang menjadi perjuangan Palestina sekarang. Kalau Palestina telah menjadi anggota PBB, maka Palestina memiliki seluruh hak-hak sebagai anggota PBB," tandasnya.

www.detiknews.com

Keputusan Bersejarah Presiden Abbas untuk Kemerdekaan Palestina

Presiden Palestina Mahmud Abbas membuat keputusan bersejarah dalam pencarian panjangnya untuk mencapai kemerdekaan negaranya. Abbas resmi meminta PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh di PBB.

Tanpa menghiraukan perlawanan dari Israel dan Amerika Serikat, Abbas menyerahkan sebuah aplikasi formal untuk Sekjen PBB Ban Ki-moon. Permintaan Abbas sendiri telah didukung lebih dari 120 negara yang telah mengakui negara Palestina.

Abbas sempat melambaikan salinan permintaan tersebut dihadapan majelis PBB. Meski upaya perdamaian sebelumnya berkali-kali membentur batu karang dari pemerintah Israel. Namun Abbas menekankan Palestina tidak ingin mengisolasi atau de-melegitimasi Israel.

Palestina hanya ingin mengakhiri kebijakan pemukiman Israel yang akan menghancurkan kesempatan untuk berdama bagi kedua negara bertetangga ini.

"Kebijakan ini pemukiman mengancam dan juga merusak struktur Otoritas Nasional Palestina," ujar Abbas seperti dilansir dari AFP, Sabtu (24/9/2011).

Israel pun cepat beraksi atas langkah yang diambil Abbas ini. Israel menyesalkan sikap Palestina itu.

Ban Ki-moon kini harus menghadapi permintaan bersejarah itu ke Dewan Keamanan PBB. Namun pemungutan suara untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh bisa memakan waktu berminggu-minggu. Juru bicara PBB Martin Nesirky mengatakan tawaran Palestina akan cepat diproses.

Langkah Abbas ini pun mendapatkan sambutan dari banyak negara, tetapi tidak demikian dengan Amerika Serikat. Duta besar negara adikuasa untuk PBB Susan Rice duduk dengan wajah kaku selama Abbas berpidato, bahkan ia juga tidak bertepuk tangan.

Dalam Twitter nya dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan langsung bisa mengarah ke perdamaian bagi Palestina.

"Ketika akhir pidato hari ini, kita semua harus mengakui bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan sebuah negara adalah melalui negosiasi langsung. Tidak ada jalan pintas," katanya.

www.detiknews.com

Ditemukan Planet Dengan Dua Matahari

NASA

ilustrasi

Sebuah planet memiliki orbit yang mengelilingi dua matahari ditemukan oleh teleskop kepler milik Nasa. Planet itu mirip dengan planet Tatooine di film Star Wars. Namun ilmuwan mengatakan tidak ada seorangpun di sana dan tidak mungkin dapat hidup disana.

Planet yang dinamai Kepler-16b, yang berjarak sekitar 200 cahaya dari Bumi, diperkirakan tidak dapat didiami karena berupa gas besar yang dingin seperti Saturnus. Para ilmuwan baru memastikan adanya planet dengan dua bintang, meski sebelumnya telah mendeteksinya.

Dengan memiliki dua bintang, artinya Kepler-16b memiliki dua matahari terbenam, kata para ahli. Ukuran dua Matahari Kepler-16b, lebih kecil dibandingkan dengan Bumi, yaitu sekitar 69% dan 20% dari Matahari, dengan suhu dipermukaan mencapai - 73 sampai -101 C.

Orbit planet dengan dua matahari berotasi masing-masing setiap 229 hari- sama dengan orbit matahari Venus. Teleskop Kepler diluncurkan pada 2009, dan dirancang untuk menjelajah galaxi Bimasakti untuk mencari planet yang menyerupai Bumi.

Alan Boss dari Institut Sains Carnegie mengatakan "Ini merupakan pengukuran yang sangat mengagetkan oleh Kepler." "Ini merupakan sesuatu yang menarik, ada planet yang memiliki orbit mengelilingi dua matahari," kata dia seperti dikutip dari BBC.

Kepler menemukan bintang yang cahayanya suram, yang artinya orbit planet itu berada diantara bintang dan teleskop. Ilmuwan Nasa melihat lubang di cahaya kedua bintang secara bergantian pada waktu yang tetap. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal sains Jumat ini (16/9/2011).

www.tribunews.com

Ditemukan Planet Super-Earth Mirip Bumi

IST

Super-earth yang diberi nama HD 85512 b

 
Ditemukan sedikitnya 50 planet termasuk sebuah di antaranya yang diberi nama super-Earth (Bumi Besar) yang kemungkinan bisa menjadi tempat hidup manusia di masa mendatang. Kesuksesan ini merupakan dukungan dari teleskop European Southern Observatory (ESO). Demikian dilansir Space.com, Selasa (13/9/2011).


Penemuan planet asing termasui 15 planet super-Earth yang merupakan dunia berbatu dan lebih besar dari planet bumi. Satu di antaranya yang khusus adalah yang bernama HD 85512 b dan menjadi daya tarik bagi para pengamat perbintangan terutama karena kondisi planet yang memungkinan dapat menjadi daya dukung untuk kehidupan.

Penemuan planet yang disebut exoplanet ini berasal dari hasil observasi instrumen High Accuracy Radial velocity Planet Searcher atau HARPS. Instrumen ini merupakan bagian dari ESO dengan ukuran teleslop 3,6 meter di La Silla Observator, Chile.

"Penemuan dari HARPS ini mengalahkan semua ekspektasi termasuk pengecualian dari planet kaya super-Earth dan planet tipe Neptune yang dipandu oleh planet yang mirip dengan matahari kita," kata kepala tim HARPS Michel Mayor dari University of Geneva di Swiss. Ia menambahkan jika hasil penemuan ini sungguh lebih baik dan sangat berakselerasi.

Potensial dari planet super-Earth yang disebut dengan nama HD 85512 b diperkirakan beratnya hanya 3,6 kali dibanding bumi dan asal bintang itu hanya berjarak 35 tahun cahaya.

www.tribunnews.com