Kamis, 03 Maret 2011

Pendapatan Guru Ngaji dan Ustaz Memprihatinkan

Pendapatan Guru Ngaji dan Ustaz Memprihatinkan

Proses belajar di madrasah

Nasib ratusan ribu guru madrasah diniyah (madin) dan ustaz pondok pesantren (ponpes) salafiyah di Jawa Timur (Jatim) masih memprihatinkan. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr Nur Syam, mengatakan pendapatan guru madin dan ustaz salafiyah jauh dari kata layak. Mereka bekerja bermodalkan ikhlas dan perannya kurang diapresiasi pemerintah pusat maupun daerah.

“Dilihat dari sisi pendapatan, guru madin dan ustaz salafiyah masih rendah karena kurangnya keberpihakan pemerintah kepada mereka,” kata Nur Syam kepada Republika, Kamis (3/3).

Pendapatan mereka masih perlu ditingkatkan. Sebab dalam pengabdiannya, mereka tidak kalah dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). “Sepengetahuan saya, ada yang dibayar hanya Rp 150 ribu per bulan,” terangnya.

Pendapatan sebanyak itu jelas tidak mencukupi bagi mereka untuk biaya hidup sebulan. Untungnya, kata Nur Syam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam APBD mengalokasikan anggaran khusus sebagai tunjangan untuk diberikan kepada guru madin dan ustaz salafiyah. “Mereka dapat Rp 300 ribu per bulan. Jumlah itu memang masih kurang sehingga perlu komitmen bersama dari pemerintah daerah untuk membantu mengatasi masalah itu,” katanya.

Nur Syam melanjutkan, kunci agar tak terjadi diskriminasi pendapatan guru madin dan ustaz salafiyah terletak pada koordinasi antara Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag). Jika dua kementerian itu bisa saling bersinergi memajukan dunia pendidikan Islam —yang masih tertinggal dibandingkan pendidikan umum, persoalan kesejahteraan tenaga pengajar swasta dan nonswasta tak terjadi lagi.

“Ada alokasi anggaran 20 persen dalam APBN yang bisa digunakan untuk pendidikan umum dan agama. Visi kebersamaan itu yang harus dimiliki agar tak ada perbedaan pendapatan tenaga pengajar,” ujarnya.

Kata kunci kesuksesan dunia pendidikan hanya bisa tercapai jika pendidikan tidak dimaknai hanya tanggung jawab lembaga tertentu. Bukan hanya urusan Kemendiknas dan Kemenag seperti yang terjadi selama ini. “Pendidikan itu terletak pada kapasitas itu sendiri bukan institusi tertentu.”

Nur Syam juga mengharap agar seluruh pemerintah kabupaten/kota turut memiliki komitmen sama untuk memberikan kesejahteraan guru madin dan ustaz salafiyah. “Pendidikan bisa maju jika seluruh potensi yang ada mau bersama-sama membuktikan komitmennya membantu kesejahteraan guru madin dan ustaz salafiyah,” ujar Nur Syam.

Sumber: republika.co.id

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts with Thumbnails