Rabu, 12 Oktober 2011

Banyak Warga Indonesia Jadi Tentara Malaysia

Ups...Banyak Warga Indonesia Jadi Tentara Malaysia

Temuan Komisi I DPR perihal pencaplokan wilayah di Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan Barat oleh Malaysia bukan omong kosong. Hakim konstitusi Akil Mochtar percaya terhadap adanya pencaplokan daerah perbatasan yang membuat wilayah seluas 1.495 hektare di darat dan 80 ribu hektare luas wilayah laut Indonesia hilang.

Bahkan, Akil mengungkap, pencaplokan itu disadari penuh oleh 1.883 warga atau 493 kepala keluarga Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan. Sebagai orang kelahiran Putusibau - berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat atau sekitar 814 kilometer dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak - masyarakat mengetahui pemerintah Malaysia melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia. "Program ini disambut warga Indonesia di sana sebab selama ini mereka lebih merasa diperhatikan oleh Malaysia," kata Akil kepada Republika, Rabu (12/10).

Karena sering bepergian ke Serawak, Akil mengungkap, tidak jarang warga Indonesia menjadi Polis Diraja Malaysia atau Tentara Diraja Malaysia. Meski begitu, mereka tidak pindah kewarganegaraan dan akhirnya bebas keluar masuk Indonesia-Malaysia.

Ketika mencapai batas pensiun di umur 48 tahun, kata Akil, banyak aparat Malaysia itu kembali ke tempat kelahirannya di daerah perbatasan Indonesia. "Ini bukan hal baru bagi warga perbatasan. Semuanya tahu soal ini. Karena nasionalisme tanpa pembangunan, itu omong kosong," ujar Akil.

www.republika.co.id

PBB Desak Israel Hentikan Serangan Terhadap Warga Palestina

PBB Desak Israel Hentikan Serangan Terhadap Warga Palestina
Warga Palestina menggelar shalat jenazah sebelum pemakaman Issam 
Badran yang ditembak mati tentara Israel, di Desa Kusra, Tepi Barat.


 
Rabu, 12 Oktober 2011 15:34 WIB

PBB mendesak Israel menghentikan serangan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi kepada warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Selama ini, tentara Israel selalu gagal mencegah pemukim Yahudi untuk  menyerang warga Palestina yang berada di Tepi Barat.

Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville, mendesak Israel menghentikan serangan terhadap penduduk Palestina. Mereka harus menjaga warga Palestina.

Sebab selama ini, pemerintah Israel cenderung membela warga Israel yang menyerang penduduk Palestina. "Israel memiliki kewajiban untuk menjaga warga Palestina dan properti mereka yang berada di wilayah Palestina yang dicaplok oleh Israel," kata Colville di  Jenewa, Selasa, (11/10).

Para pelaku penyerangan, lanjut Colville, harus diselidiki. Selain itu, para korban dari warga Palestina harus mendapatkan kompensasi yang pantas. Sepertinya memang ada pemihakan terhadap Israel. Bahkan memang mungkin membiarkan penyerangan itu terjadi.
Sebab tidak ada pihak yang melakukan intervensi apa-apa ketika terjadi penyerangan terhadap warga Palestina oleh pemukim Yahudi. "Namun jika yang terjadi sebaliknya, ketika warga Palestina menyerang pemukim Yahudi, maka selalu ada reaksi yang sangat keras terhadap peristiwa tersebut," ujarnya.

Menurut Colville, meningkatnya serangan yang dilakukan pemukim Yahudi kepada warga Palestina sejak September lalu merupakan simbol fenomena kekerasan yang sering terjadi di seluruh Tepi Barat.

Dia menyebutkan, seorang tentara Israel menembak mati seorang warga Palestina di Desa Kusra di wilayah Tepi Barat pada 23 September lalu. Menurut laporan Palestina, Issam Badran (36) ditembak mati oleh tentara Israel saat terjadi perkelahian antara penduduk desa lokal Palestina dengan para pemukim Yahudi.

Menurut salah seorang pejabat militer, laporan adanya penembakan tentara Israel terhadap warga Palestina, Issam Badran, tersebut benar. Sebab laporan tersebut diperoleh dari Otoritas Keamanan Palestina. Dalam perkelahian tersebut tentara Israel menggunakan peluru asli untuk menembak warga Palestina.

Selain itu, Colville juga mengatakan, tentara Israel memukul dan menahan dua anak Palestina di bawah umur pada hari yang sama. Mereka juga mencabut 200 pohon zaitun milik warga Palestina pada 6 Oktober di Desa Kusra. "Tindakan mereka sudah keterlaluan dan melanggar HAM. Masalah itu harus segera diinvestigasi," tandasnya.

www.republika.co.id
Related Posts with Thumbnails