Kalau anda perhatikan dengan seksama gedung-gedung perkantoran setiap kementerian di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa begitu banyak uang rakyat dikeluarkan sia-sia untuk membiayai operational cost gedung-gedung tersebut, walaupun banyak yang tidak dimanfaatkan pada malam hari.
Minggu lalu saat malam hari saya berkeliling di Jakarta mulai dari jalan Thamrin, Merdeka Timur ( Sekitar Istana) Lapangan Banteng, Menteng raya, Kuningan, seterusnya ke kawasan Subroto, Sudirman, dan berakhir dikawasan Kejaksaan Agung di Kebayoran, rata-rata lampu-lampu disetiap gedung pemerintahan yang nota bene dibayar dengan uang rakyat, menyala disetiap lantai pada malam hari, walaupun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam.
Apakah para PNS itu masih bekerja hingga larut malam, sehingga lampu-lampu pada gedung-gedung tersebut tetap menyala? perhatikan Gedung BI di Jalan Thamrin ada 5 menara menjulang tinggi dikomplek BI tersebut, hampir setiap lantai lampunya menyala sampai pagi, dan bila diperhatikan dilapangan parkir pada malam hari, jumlah kenderaan pada lahan parkir Gedung BI tersebut banyak yang kosong, lantas siapa yang berada didalam gedung tersebut sehingga lampu-lampu tetap menyala?
Hal yang sama juga dapat kita lihat pada gedung-gedung pemerintahan sekitar Istana, mulai dari gedung Setneg, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Pertamina dan gedung-gedung Kementerian lainnya semuanya membiarkan lampu-lampu dalam gedung tersebut menyala 24 jam, walau para Abdi Negara ini tidak dalam bekerja, ironis bukan?
Sementara rakyat diberbagai daerah banyak yang tidak dapat menikmati aliran listrik karena keterbatasan PLN untuk melayaninya, dilain pihak Gedung-gedung Kementerian ini membuang energi listrik percuma, sadarkah mereka bahwa dana untuk pembayaran listrik tersebut adalah uang rakyat dari hasil kerja keras dan membayar pajak demi kelanjutan pembangunan negeri ini, lantas kenapa para pemimpin bangsa ini membiarkan pemborosan ini terjadi?
Ada satu lagi keganjilan yang sangat mengganggu pikiran saya, saat SBY membuka Rakernas percepatan pembangunan di Istana Bogor kemarin, Gubernur se Indonesia dikumpulkan dan diberikan pengarahan oleh SBY, dan acara ini rutin hampir tiap beberapa bulan dilakukan, apakah tidak lebih efisien bila dilakukan dengan Teleconference dari Istana Negara? bayangkan berapa banyak uang yang dikeluarkan setiap daerah bila sang Gubernur dengan stafnya datang ke Jakarta.
Selain pemborosan dalam acara-acara Rakernas, Rapat pimpinan, kunjungan kerja kedaerah dan luar Negeri, uang rakyat juga banyak dibelanjakan untuk kenderaan operasional para pejabat pemerintahan di Negeri ini, mulai dari Pusat hingga daerah-daerah, mobil dinas berikut sopir, BBM dan perawatannya, rakyat harus membiayainya, ditingkat pusat rakyat harus menyiapkan mobil untuk Sekjen, Irjen, Dirjen, Setditjen, Direktur, hingga kepala Bagiannya, ditambah mobil opeasional setiap direktorat, didaerah hal yang sama juga diberlakukan, dan ini merupakan biaya rutin dalam APBN setiap tahun, Ironis memang pola seperti ini hanya terjadi di Negeri ini, bandingkan di negara-negara lain fasilitas kantor dan kenderaan pribadi bukan tanggungan pemerintah, banyak pejabat di pemerintahan Obama naik kereta api, dan bila mereka membawa mobil, itu adalah mobil pribadi mereka.
Inilah yang membuat pembengkakan APBN setiap tahun di Negeri ini, Dana yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan Anak Bangsa, habis dipergunakan oleh pemimpin negara ini untuk biaya rutinitas dan keperluan kementerian mereka, maka jangan heran bila tingkat kesejahteraan rakyat di Negeri ini rendah, karena pemerintah hanya memikirkan perut mereka sendiri.
Kapitan Joe
www.kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar