Perseteruan rencana pembangunan tol tengah kota Surabaya disayangkan. Konflik antara walikota dengan DPRD dinilai sudah tak sehat. Apalagi melibatkan para ahli di bidangnya yang dinilai mendukung kelompok tertentu, termasuk media massa.
"Saya melihat perkembangan akhir-akhir ini, konflik itu sudah tidak sehat lagi. Media juga kurang fair dalam menyikapi. Juga ada kesan para ahli di posisi tertentu," ujar pengamat sosial politik dari Universitas Airlangga (Unair) M Asfar ketika dihubungi detiksurabaya.com, Sabtu (18/12/2010).
Ia melihat media massa terkesan condong ke kelompok tertentu sehingga informasinya semakin membingungkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan informasi yang akurat.
"Media jangan berpihak kesatu opsi saja. Ini akan menambah susah dan membuat masyarakat tambah bingung," tuturnya.
Pria yang mengajar di Ilmu Politik FISIP ini juga menyayangkan, para ahli yang berkompeten di bidangnya, juga terlibat saling dukung-mendukung kelompok tertentu.
"Itu menunjukkan kepentingan politik. Seperti ada sesuatu dibalik itu dan bisa terjadi politiking," tuturnya.
Menurutnya, sesuatu demi kepentingan publik tidak perlu dipermasalahkan sehingga makin memperuncing.
Semua pihak diimbaunya dapat berfikir dengan jernih, tenang, tidak emosional dan saling mengerti kedudukan masing-masing. Misalnya, dewan mempunyai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Surabaya 10 tahun ke depan. Walikota juga mempunyai pemikiran tersendiri untuk memecahkan solusi. Para pakar juga mempunyai argumennya sesuai dengan ahlinya.
"Saya pikir, semuanya dapat membuka secara transparan di depan publik, misalnya dengan berdialog seperti seminar, duduk satu meja untuk membahas kelebihannya dan bagaimana kekurangannya masing-masing opsi dari dewan atau walikota. Para ahli juga menyampaikan wawasannya ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Itu jauh lebih sehat dari pada berkomentar dengan emosional," terangnya.
Ketika ditanya lebih lanjut, bahwa walikota maupun dewan tetap berpegang teguh dengan opsinya masing-masing sehingga dapat terjadi people power untuk menduduki dewan maupun balai kota, Asfar berharap itu tidak terjadi.
"Tergantung negosiasi antara walikota dengan dewan untuk mengatasinya. Dewan tidak bisa memaksakan kehendaknya, Walikota juga tidak boleh menolak diajak berbicara. Keputusan tidak boleh hanya satu pihak. Kedua belah pihak harus menemukan titik temu," ujarnya.
Asfar menilai, Walikota Tri Rismaharini memang bukan berlatar belakang politikus, sehingga perlu dilakukan pendekatan diplomatis, untuk melihat titik temu diantara keduabelah pihak, agar semua program pembangunan berjalan bagus demi kepentingan publik.
"Yang penting, jangan mengatasnamakan masyarakat ini, masyarakat itu. Saya berharap, kekuatan politik sosial tidak melibatkan aksi massa. Karena masing-masing kelompok mempunyai pendukungnya masing-masing di tingkatan grassroad," harapnya.
Seperti diberitakan DPRD Surabaya menggedok persetujuannya terhadap rencana pembangunan tol tengah kota yang digarap PT Margaraya Jawa Tol (MJT). Sebaliknya jauh-jauh hari walikota menolak tol tengah karena dianggap justru akan memperparah kemacetan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi warga Surabaya.
Sikap walikota itu didukung dengan elemen Masyarakat Surabaya Menggugat yang berasal dari akademisi, profesional dan mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat. Mereka pun mendesak dewan menolak tol tengah.
Sumber: pojokberita.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar