Tokoh Lintas Agama Beber 18 Kebohongan Pemerintah

Sejumlah tokoh lintas agama, pemuda, dan LSM membeber kebohongan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/11) kemarin. Para tokoh lintas agama yang hadir dalam acara itu antara lain Syafii Ma’arif, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Romo Benny Susetyo, dan I Nyoman Udayana Sangging. Selain itu sejumlah tokoh pemuda dan LSM juga hadir dalam acara tersebut untuk membacakan pernyataan para tokoh lintas agama.

Mereka menyatakan, hingga detik ini kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut. Kenyataan itu merupakan sebuah pengkhianatan pemerintah yang harus segera dihentikan.

“Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik,” kata Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tokoh lintas agama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen. Sebab rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomi semu itu. “Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945,” lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai pengkhianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan. “Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan,” katanya.

Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia. “Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan,” pungkas Romo Benny.


Kebohongan 2010

Selain menyampaikan pernyataan terkait sembilan kebohongan lama pemerintah, para tokoh lintas agama dan pemuda membacakan sembilan kebohongan baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010. Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI—pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira Polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.

Salah seorang pemuda, Riza Damanik, dalam kesempatan itu menyampaikan, kebohongan pertama pemerintah adalah saat presiden berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Padahal kenyataannya, janji tersebut tidak terpenuhi.

Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. “Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus,” katanya.

Kebohongan kedua, terkait kebebasan pers. Presiden menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers. “Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang 56 kasus,” kata Riza.

Ketiga, kebohongan terkait perlindungan terhadap TKI atau pekerja migran. Presiden berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi, namun nyatanya, telepon genggam tidak juga diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.

Keempat, terkait transparansi pemerintahan, dibacakan aktivis pemuda Stefanus Gusma. Isinya menyebutkan Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan menteri keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia. Namun, di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya merupakan paksaan dari presiden.�Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.

Kelima, lanjut Gusma, terkait pemberantasan korupsi. Presiden berkali-kali berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia. “Namun, riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi hanya 24 persen yang terlaksana,” katanya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar melanjutkan, kebohongan keenam pemerintah adalah tentang pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak, Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat.

Namun kenyataannya, kata Haris, sampai saat ini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkan masih misterius. “Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 dua Kapolri mengatakan kasus ini ditutup,” katanya.

Kebohongan ketujuh, Presiden menjanjikan politik yang bersih, santun, dan beretika. Padahal kenyataannya, lanjut Haris, hingga kini, Andi Nurpati masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU).�”Andi Nurpati melanggar peraturan KPU,” imbuhnya.

Kedelapan, lanjut aktivis ICW, Tama S Langkun, terkait kasus mafia hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari. Tapi kenyataannya tidak ada keterangan pers tentang hal tersebut.

“Kapan Gayus keluar, pergi naik apa, dengan siapa, aktivitasnya, sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus pelesir ke luar negeri,” kata Tama.

Dan kesembilan, kebohongan pemerintah menyangkut kedaulatan NKRI. Pada 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden menyampaikan bahwa perlakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang menginvestigasi masalah tersebut. “Tapi sampai saat ini tidak pernah diumumkan penjelasan atau hasil investigas apa pun,” pungkas Tama.

Sumber: www.dutamasyarakat.com