Jagad Indonesia kembali heboh. Adalah seorang Gayus yang lagi-lagi menjadi aktornya. Pria yang terseret kasus mafia perpajakan ini kembali berulah dengan 'pelesirannya' ke berbagai kota di luar negeri seperti singapura, Kuala Lumpur, Macau dan lain sebagainya. Tak masuk akal memang bagi seorang tahanan bisa 'bebas' jalan-jalan dengan segala perdebatannya, tapi itulah fakta yang tak terbantahkan.
Kejadian ini adalah tamparan keras bagi aparat penegak hukum kita seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk benar-benar serius menangani kasus ini. Sekali lagi, ini adalah realitas bahwa aparat penegak hukum kita sangat lemah dan bisa dibeli dengan 'uang'.
Kejadian ini dipastikan akan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah menegakkan keadilan melalui pemberantasan korupsi dan praktik mafia yang sangat telanjang ini. Masyarakat seakan telah kehilangan kesabaran menjalani proses penegakan hukum ini.
Lantas siapa yang paling bertanggungjawab atas semua ini? Bagi saya, presidenlah yang harus malu dan paling bertanggungjawab secara moral melihat ketidakmampuan para pembantunya mengimplementasikan semua petunjuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah dicanangkannya.
Jangan salahkan masyarakat bila mereka sangat mengandalkan keseriusan seorang presiden yang memang memiliki segala wewenang dan kekuasaan untuk melakukan segalanya termasuk bersikap tegas dan keras terhadap siapa pun yang 'melecehkan' hukum di negara yang kita cintai ini.
Ketegasan dimaksud bukan dengan keprihatinan semata tetapi dengan 'tindakan tegas' meminta seluruh aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini dengan cepat. Bila perlu 'ganti' semua pembantunya yang tidak mampu mengemban tugas dengan baik.
Dalam situasi yang serba tidak menentu dan jelas ini, presiden harus mampu hadir menjadi pemimpin yang ideal seperti harapan Jim Collins dalam bukunya Good to Great, di mana senantiasa tidak merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya, apalagi dalam konteks kegagalan.
Sejatinya, kegagalan adalah barang 'haram' yang tidak akan pernah dilakukan oleh semua pembantunya. Negara ini tidak boleh kalah oleh seorang Gayus dan para pihak yang mengsupportnya. Negara harus menunjukkan 'kedigjayaannya' demi rakyat yang terkhianati oleh sepak terjang mereka.
Apalagi kasus ini merupakan kasus mafia pajak dan peradilan yang beromzet ratusan milyar yang sangat merugikan negara. Apalagi kasus ini telah secara vulgar ditonton publik dari semenjak awal kemunculannya dan benar-benar sangat menyakiti perasaan masyarakat. Seluruh 'tabir' kasus ini wajib dibuka selebar-lebarnya dan dituntaskan tanpa meninggalkan setitik sisa sedikit pun.
Semoga Pak SBY dan para pembantunya mau mendengar setitik keluh kesah masyarakat melalui tulisan singkat ini. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga beliau benar-benar menjadi pemimpin yang bisa menjadi 'obor' di tengah kegelapan dan ketidakpastian penegakan hukum dan pemberanatsan korupsi ini.
Pak Presiden SBY, engkaulah benteng dan harapan terakhir masyarakat yang diutus olehNya (sebagai seorang khalifah) untuk menegakkan keadilan dan menumpas segala bentuk ketidakadilan di bumi Indonesia tercinta ini demi untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Semoga tulisan ini bermanfaat.
Sholehudin A Aziz
Peneliti CSRC UIN Jakarta
Sumber: detiknews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar