Soal Terorisme, Pemerintah Harus Jujur

Wartawan kawakan Australia yang pernah bertugas di Indonesia, David Jenkins, dalam bukunya yang berjudul 'Soeharto & Barisan Jenderal Orba', mengupas sebuah fakta adanya pihak intelijen di balik aksi Komando Jihad. Komando Jihad diciptakan dengan tujuan untuk mendiskreditkan umat Islam.

Disebutkan dalam buku itu, bila paham akan seluk beluk Dinas Intelijen Indonesia serta filosofi kelompok elite sekitar Soeharto, percaya bahwa sangat mungkin Komando Jihad diciptakan sebagai taktik menghadapi Pemilu 1977. Komando Jihad dijadikan sarana bagi Kopkamtib untuk menangkap dan menindak politisi-politisi Islam saat itu.

Lebih lanjut dalam buku itu disebut, pada tahun 1978 Mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir menyatakan bahwa Pemimpin Komando Jihad Ismail Pranoto, yang dijatuhi hukuman seumur hidup pada September 1979, sebenarnya 'seorang agen provokator yang didalangi Ali Murtopo.'

Berdasarkan pengalaman dan teori intelijen tersebut kita bisa membaca mengapa saat-saat ini marak ancaman teror bom dengan menggunakan metode mengirim lewat bingkisan (buku). Teror bom lewat kiriman sebuah bungkusan yang pertama kali dialamatkan kepada Ulil Abshar Abdalla itu menyebar ke berbagai tempat dan daerah. Tidak hanya yang dirasa oleh para musuh teroris, namun orang yang tidak mengerti apa-apa pun juga mendapat kiriman.

Mendapat sebaran ancaman teror, tentu membuat polisi, Densus 88, dan Gegana pun dibuat sibuk. Dan dari sekian ancaman tersebut, polisi mampu menjinakan bingkisan yang dicurigai sebagai bom itu. Akibat dari maraknya teror bom buku itu, masyarakat menjadi was-was, akhirnya fokus perhatian yang sebelumnya ditujukan kepada masalah bocoran Wikileaks, beralih ke masalah ancaman terorisme.

Belajar dari apa yang dikupas oleh Jenkins dalam bukunya, menjadi pertanyaan, mengapa jika Densus 88 berhasil mengungkap pelaku terorisme di Indonesia dengan sukses, namun kejadian itu terus berulang. Benarkah rantai terorisme sangat panjang sehingga teroris tetap survive sehingga eksistensi mereka tetap ada dan bebas berkelana? Mengapa terorisme tidak bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Ataukah kelompok terorisme itu diada-adakan?

Peristiwa terorisme di Indonesia kalau diselusuri, mempunyai rantai kejadian yang panjang dan berskala besar, seperti Bom Bali I, Bom Hotel JW Marriots I dan II, Bom Ritz Carlton serta Bom Kedubes Australia. Aksi-aksi terorisme itu setara dengan Bom Madrid, Spanyol, dan aksi terorisme di sebuah hotel di Mumbai, India. Meski berskala besar dan terjadi secara ajeg atau periodik, namun polisi mampu mengungkap dan menangkap pelaku-pelakunya. Penggerebekan pun dilakukan secara terus menerus, sehingga kita saksikan Densus melakukan operasinya di Temanggung dan Wonosobo, Pamulang, Ciputat, Aceh, dan berbagai tempat lainnya.

Bila teroris mampu terus mengembangkan jaringannya, berarti teroris lebih pintar daripada Densus. Teroris lebih pintar daripada aparat, itu bisa jadi, namun bisa jadi masalah terorisme di Indonesia diselesaikan secara tidak tuntas dan dibiarkan menggantung dan akan dimainkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
 
Bila Komando Jihad diciptakan untuk mendiskreditkan ummat Islam dan menangkap politisi Islam. Maka terorisme yang terjadi saat ini, bila dengan mengacu pada teori intelijen, bisa jadi untuk mengalihkan perhatian dari apa yang selama ini dihadapi oleh kasus yang menimpa pemerintah, misalnya soal mafia pajak dan bocoran Wikileaks. Untuk mengalihkan perhatian itu maka dicari sesuatu yang bisa menimbulkan rasa penasaran dan kekhawatiran di pihak masyarakat. Dengan mengalihkan perhatian maka kasus-kasus yang menimpa pemerintah akan semakin meredup.

Dengan demikian ada dugaan bahwa aksi-aksi terorisme muncul karena by design, terorisme yang sudah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian terhadap isu-isu yang besar yang dihadapi oleh pemerintah. Para teroris atau orang yang dituduh teroris dibiarkan berkelana dan ketika 'dibutuhkan', mereka diburu, disergap, dan ditembak.

Selepas Bom JW Marriott dan Ritz Carlton tahun 2009, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, saat itu, mengakui ledakan bom yang terjadi tidak terdeteksi oleh pihaknya. Lebih lanjut dia mengatakan peristiwa itu bisa saja terjadi di negara manapun termasuk di negara superpower.

Pantaskah seorang kepala BIN mengatakan demikian, apa saja kerja aparat penanggulangan teroris yang disebut telah melakukan berbagai latihan dan sudah berpengalaman dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Bahkan selepas Bom Bali I, polisi dan TNI sering melakukan latihan antiteror dan kerjasama penanggulangan antiteror dengan berbagai negara dan dengan biaya yang sangat besar. Misalnya saja kerjasama penanganan terorisme antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dijalin sejak tahun 2005 sampai September 2008 dengan biaya bantuan Amerika Serikat sebesar 400.000 US$.

Oleh sebab itu di sini perlu kejujuran pemerintah dan aparat dalam masalah terorisme. Apakah benar maraknya terorisme ini murni dari gerakan terorisme dari pantauan intelijen sehingga mereka bisa menebar terornya dengan sesuka hati. Bila hal ini terjadi, berarti kerja aparat dan bantuan yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya, menjadi sia-sia. Ataukah terorisme yang marak kali ini merupakan upaya untuk mengalihkan isu atau untuk menambah citra jelek salah satu kelompok.

Pemerintahlah yang dalam hal ini bisa menjawabnya. Bila pemerinah tidak jujur dan serius dalam masalah terorisme, tentu hal ini selain akan menambah citra pemerintah yang tidak mampu bekerja, juga akan merugikan masyarakat. Contoh gampangnya, akibat terorisme, pembinaan sepakbola nasional menjadi terganggu. Ledakan bom di hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, beberapa waktu yang lalu, membatalkan kunjungan MU FC ke Jakarta. Demikian pula maraknya bom buku, membatalkan kunjungan pemain Timnas Belanda Giovannie Van Bronckhorst yang hendak berkunjung ke Jakarta, Ambon, dan Surabaya, Indonesia.

Oleh sebab itu kita mengharap pemerintah lebih arif dan menggunakan logika yang panjang ketika dirinya dirundung masalah. Jangan karena untuk mengalihkan perhatian, dilakukan dengan cara-cara yang tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan dirinya sendiri. Sejarah akan mencatat dalam era pemerintah ini, terorisme marak dan pemerintah tidak mampu memberantasnya.

Ardi Winangun 
Ppernah bekerja di Civil-Military Relations Studies (Vilters).

Sumber: www.detiknews.com