Mudahnya cari “Uang Haram” di Indonesia

Bulan Mei 2011 ini Reformasi sudah mencapai usia yang ke 13, namun hingga kini berbagai kasus besar Korupsi alias berburu “Uang Haram” malah susul-menyusul.

Coba simak saja, mulai dari Kasus BLBI, Kasus Bank Bali, Kasus Ayin, Kasus Pemilihan Deputi Gubernur BI, Kasus Bank Century, Kasus Pengemplangan Pajak (atau Kasus Gayus), Kasus Melinda, Kasus NII, Kasus Kemenpora dan berbagai Kasus Korupsi lainnya yang terungkap. Saya percaya itu hanya sebagian saja, masih banyak kasus-kasus lain.

Modus operandinya dimulai dari yang sederhana namun hasilnya sangat lumayan, sampai yang cukup canggih dengan menggunakan berbagai sarana (bahkan dengan kekuatan politik yang besar).

Saya sempat menganggap remeh bahwa berburu “Uang Haram” oleh apa yang dinamakan “Gerakan NII” hanyalah terjadi beberapa kasus saja, dan hanya menyasar kelompok tertentu, misalnya mahasiswa yang tertarik dengan radikalisme. Ternyata saya keliru besar. Saudara dekat saya, yaitu 3 (tiga) orang Ibu Rumah Tangga, telah dibobol tabungannya oleh yang menamakan diri “Gerakan NII”. Salah satu Ibu tersebut bahkan telah menguras tabungannya, padahal itu adalah cadangan Uang Kuliah kedua anaknya.

Rupanya Gerakan NII tersebut menyasar kelompok masyarakat umum perorangan yang ditengarai mempunyai dana. Dana tersebut jumlahnya antara puluhan sampai ratusan juta Rupiah. Apakah itu Gerakan NII betulan atau yang dikatakan sebagai Gerakan NII Palsu (yang hanya mau cari uang dengan cara mudah), toh tetap saja mereka membawa nama agama. Intinya masyarakat telah menjadi korban politik, entah itu politik untuk kepentingan apa.


Untuk perburuan “Uang Haram” pada level atas tentu lebih seru lagi. 

Konon kata seorang sahabat, manipulasi dana nasabah yang terjadi di salah satu bank asing terkenal tersebut pada dasarnya adalah praktik “cuci uang”. Kalau memang benar uang nasabah yang diambil seperti yang selama ini diberitakan, pasti si pemilik uang sudah heboh dengan urusan hukum, nyatanya sampai sekarang tenang-tenang saja. Mana ada orang kehilangan uang ratusan milyar Rupiah tidak heboh. Kata teman tadi melanjutkan, transaksi yang terjadi lumayan seru, uang panas dari luar tersebut masuk secara bertahap dan berkala yang kemudian akan diterima di sini dan disulap statusnya menjadi “Legal” melalui mekanisme “Underlaying Transaction”. Tentu saja harus membayar fee (untuk berbagai pihak), yaitu nilainya bisa sampai 30% dari nilai nominal uang yang dimasukkan ke sini. Wah, saya membayangkan kalau uang yang dibawa masuk Rp.1Trilyun, maka fee yang dibayarkan adalah Rp.300Milyar, itu kalau 1x saja, padahal biasanya bertahap dan berkala alias berkali-kali. Wah, bukan main, lagi-lagi cara mendapatkan “Uang Haram” dengan jumlah besar yang relatif sangat mudah. 

Itu hanya sebagian saja dari berbagai cara mendapatkan “Uang Haram” di Republik ini yang pada umumnya dilakukan secara berjamaah. Untuk Kasus Century, Kasus Gayus, Kasus Ayin, Kasus Pemilihan Deputi Gubernur BI dan lain-lain sudah diberitakan cukup jelas di berbagai media, jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Belum lagi kasus-kasus besar lain yang sudah dilupakan orang yang terjadi sebelum Era Reformasi, seperti: Kasus Bank Duta, Kasus BLBI, Kasus Golden Key dsb.

Jadi rupanya di Indonesia masih terus saja berlangsung trend untuk berburu “Uang Haram”, apapun obyeknya dan apapun resikonya. 

Pada umumnya ciri dari praktik tersebut adalah adanya “Kekuatan Politik” yang mencampuri urusan “Perbankan”. Praktis intensitas perburuan “Uang Haram” tersebut tidak ada pengurangan dibanding di Era Orba. Nampaknya semakin lama malah semakin sistematis dan semakin canggih. Ciri yang menonjol dari praktik tersebut adalah: Dengan “Kekuatan Politik” melakukan “justifikasi” sedemikian rupa sehingga manipulasi menjadi “Legal”.

Pertanyaannya adalah: “Apakah memang tujuan “berpolitik” adalah dipakai untuk keperluan itu?

Nampaknya “Reformasi” yang dicanangkan di tahun 1998 ada pengecualian, yaitu secara umum tidak berlaku untuk tindak Korupsi. Lebih tepat bila disebut “Reformasi Pilih-pilih”, yaitu termasuk “Pilih-pilih” untuk tidak menindak korupsi yang dilakukan oleh “Kelompoknya”. 

Banyak yang beranggapan bahwa Pimpinan yang bersih mutlak penting karena dijadikan contoh atau panutan oleh bawahannya. Ternyata pernah ada anomali untuk itu (mungkin saja itu hanya terjadi satu atau dua kali). Saya masih ingat beberapa tahun lalu para wartawan mewawancara Anwar Supriyadi yang saat itu menjabat Dirjen Bea & Cukai (maaf saya lupa tanggal dan tahunnya). Apa yang beliau inginkan waktu itu adalah agar beliau bisa secepatnya diganti. Kenapa demikian? Nampaknya beliau sudah kehabisan akal untuk membersihkan institusinya. Padahal sudah banyak pejabat di tingkat bawahnya yang diganti dalam rangka pembersihan.

Ada berbagai pendapat tentang mudahnya melakukan perburuan “Uang Haram” di Indonesia, diantaranya adalah karena:

• Adanya kekuatan politik yang besar yang bermain
  

• Penegakan hukum yang tidak konsisten

• Berbagai aturan perundangan yang masih tumpang tindih dan banyak terdapat grey area

• Hukum yang masih belum steril dan terlalu kental dipengaruhi politik

• Budaya permisif yang masih sangat kental di masyarakat kita
  

• Jabatan/kewenangan yang dijadikan privilege

• Dan lain-lain.

Fakta yang demikian telah menyulitkan banyak orang dalam mendidik anak-anaknya. Pada umumnya anak-anak selalu dipesan untuk: Belajar yang tekun, Jujur, Professional, Kerja yang baik dan Jangan pernah melakukan kecurangan. Tapi, para orang tua tentu tidak berdaya untuk menjawab pertanyaan anak-anaknya mengapa berbagai Kasus Korupsi tetap terjadi. Bahkan anak seorang teman dengan sinis menyebut bahwa di Indonesia ini Korupsi sudah menjadi ”Profesi”.

Tidak bisa saya bayangkan kalau sinyalemen anak tersebut betul-betul terjadi. Kalau itu terjadi maka bisa-bisa hampir semua profesi di Indonesia namanya “Korupsi”, sedang profesi-profesi yang selama ini kita kenal selanjutnya menjadi “Sub-profesi”.

Anto W

Sumber: kompasina.com