Senin, 29 November 2010

Sjahrir dan Tragedi Kiri























Sjahrir yang lahir 5 Maret seabad silam adalah salah satu contoh tragedi tokoh dan ideologi kiri di Indonesia. Dia berjuang menentang penjajahan sedari muda.

Pada usia 39 tahun di awal kemerdekaan dia sudah menjadi perdana menteri. Namun tahun 1960-an dia dimasukkan ke dalam bui tanpa proses pengadilan, sedangkan partai yang didirikannya, PSI (Partai Sosialisme Indonesia), tidak dapat lagi berdiri untuk selamanya di Tanah Air.

Tahun 1965 pemerintah melarang Partai Murba yang didirikan Tan Malaka walaupun direhabilitasi setahun kemudian, tetapi tidak pernah bisa menjadi partai besar. Sementara partai yang pernah berjaya pada masa Orde Lama, PKI (Partai Komunis Indonesia), dilarang sejak 12 Maret 1966. Sesungguhnya sejak tanggal tersebut ideologi kiri sudah dicampakkan di Indonesia.

Tragedi yang tidak kalah ironisnya adalah pertentangan sesama organisasi kiri. Sjahrir pernah diculik kelompok Tan Malaka, sedangkan Tan Malaka sendiri sempat ditawan oleh pengikut Sjahrir seperti Abu Bakar Lubis. Sesama tokoh sosialis pun akhirnya berseberangan.

Sjahrir berseberangan dengan Amir Sjarifuddin. PKI menjatuhkan PSI, sedangkan Partai Murba bermusuhan secara sengit dengan PKI tahun 1960-an. Padahal sejak pergerakan kemerdekaan sampai masa revolusi tahun 1945-1950, ideologi kiri yang secara umum dapat disebut sosialisme ini (dengan berbagai variannya) menjadi favorit para pendiri republik.

George McTurnan Kahin, salah seorang perintis studi Indonesia di Amerika Serikat (AS)--yang memiliki murid yang kemudian menjadi pakar terkemuka seperti Ben Anderson, Ruth McVey, Takashi Siraishi, Taufik Abdullah-- berada di wilayah Indonesia pada saat-saat genting pascakemerdekaan.

Lama berada di Indonesia semasa revolusi, Kahin mengamati bahwa para perintis kemerdekaan kita cenderung tertarik pada sosialisme. Mengapa? Kahin menulis; "Sebagian besar pemimpin Republik mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih besar dan kemerdekaan dianggap sebagai prasyarat yang tidak dapat ditawar. Bagi hampir semua mereka, jalan untuk mencapai tujuan itu ialah suatu bentuk sosialisme."

"Para pemimpin PNI (Pendidikan Nasionalis Indonesia) dan PSI yang dipimpin Sjahrir menganggap diri mereka sebagai penganut sosialisme..... Dalam berbagai tingkat, secara ideologis mereka itu memilah-milah dan meramu serta tidak bersifat doktriner dalam menganut sosialisme."

"Soekarno ... menganggap dirinya sebagai seorang sosialis, demikian pula Hatta, yang menekankan pentingnya ditegakkan ekonomi campuran-- suatu sistem yang memberi tempat bagi sektor sosialis yang cukup besar, tetapi harus pula mencakup komponen koperasi yang besar, dengan memberikan tempat bagi campuran kapitalisme berskala kecil dan kedua pemimpin itu menekankan kepada saya kesesuaian Islam dan sosialisme. Hal itu juga merupakan pandangan Natsir, Roem dan Sjafruddin Prawiranegara yang menganggap diri mereka sebagai kaum sosialis religius."

Dalam sebuah buku kecil yang menggambarkan pandangan mereka (Politik dan Revolusi Kita,Yogyakarta, 1948), Syafruddin Prawiranegara menolak materialisme historis dan konsep perjuangan kelas serta menerima sosialisme yang berdasarkan apa yang dikatakannya sebagai tugas manusia terhadap manusia dan tugas manusia terhadap Tuhan.

Dia menyatakan "Apabila unsur-unsur sosialisme tidak ada, revolusi Indonesia tidak ada artinya bagi kami karena dia tidak memberikan harapan baru kepada kami." Bersama dengan para pemimpin partai-partai lain, dia menganggap Pasal 33 UUD 1945 sebagai pernyataan sosialisme.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika revolusi dan tahun-tahun setelah itu sangat sedikit kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan Republik yang bersifat sosialistis yang telah disepakati secara luas ini Kahin mencoba memberi jawaban. Alasan pertama karena RI sedang berperang menghadapi Belanda.

Alasan kedua karena terjadi kehancuran berbagai prasarana seperti perhubungan dan komunikasi pada masa perang dunia kedua dan masa revolusi, karena itu diperlukan sejumlah besar modal asing untuk memulihkan prasarana fisik tersebut dan membangun kembali ekonomi negara.

Dengan menjadi sosialis, berarti meniadakan kemungkinan bantuan ekonomi dari AS, satu-satunya negara yang berada dalam posisi bersedia memberikan bantuan dalam jumlah besar. Sejak 1966 semua ideologi kiri menjadi tabu. Maka modal asing dan utang menjadi prioritas rezim yang berkuasa. Tidak ada lagi ideologi yang mempertanyakan dan menolak keserakahan kapitalisme.

Setelah era Reformasi, peta politik nasional berubah. Sedari dulu disadari bahwa partai nasionalis dan partai berbasis agama tidak akan bisa menang mutlak. Itu sudah terlihat pada Konstituante pasca-Pemilu 1955 dan terulang lagi dalam pemilu pasca Orde Baru. Maka muncul kesadaran di kalangan nasionalis untuk merangkul kelompok berbasis agama dan sebaliknya.

PDIP mendirikan sayap religius Baitul Muslimin. Partai Islam melirik PDIP. Namun saya melihat bahwa gabungan antara keduanya belum cukup solid untuk menghadapi tantangan bangsa ini ke depan. Sementara itu, sayangnya wacana yang ramai diperdebatkan pada media massa nasional adalah persoalan orang per orang, bukan ideologi.

Dari waktu ke waktu disurvei dan dibicarakan di televisi pasangan tokoh mana yang cocok menjadi presiden dan wakil presiden.Koalisi akan dibangun antara partai mana? Namun tidak pernah dibahas apa sebetulnya ideologi seorang tokoh yang pada gilirannya melahirkan program. Apakah ideologi A bisa cocok atau kompatibel dengan ideologi B? Setelah berkecamuk krisis finansial dunia, sistem kapitalisme global itu dipertanyakan. Ideologi apa yang diperlukan masyarakat kita dewasa ini?

Nasionalisme diperlukan untuk menghadapi globalisasi. Agama dibutuhkan untuk mendorong masyarakat sabar dan tidak pernah berhenti berbuat kebajikan. Sementara sosialisme adalah ideologi yang membendung keserakahan kapitalisme. Kita memerlukan ketiganya, yaitu "Nasasos" (nasionalisme, agama, dan sosialisme).

Dengan itulah kita dapat mencapai tujuan bangsa seperti digagas Sjahrir, yaitu "kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, tekanan dan penghisapan keadilan, pembebasan bangsa dari genggaman sisa-sisa feodalisme, pendewasaan bangsa".

sumber : tempo interaktif 
selokartojaya.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts with Thumbnails