Gila, Negeri Macam Apa Ini? Jangankan Bisa Menghilangkan Kemiskinan, Data Angka Kemiskinan Saja Masih Simpang Siur
Gawat negeri macam apa ini? Jangankan bisa menghilangkan angka kemiskinan di negeri ini, data yan dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010 menunjukan angka kemiskinanpun sampai saat ini masih simpang siur. Ironisnya, sesarnya angka kemiskinan Indonesia masih simpang siur. Untuk kepentingan yang berbeda, angka yang menunjukkan jumlah penduduk miskin tersebut muncul dengan besaran berbeda.
Dalam laporan yang dibawa ke Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium yang berlangsung pada 20-22 Desember 2010 di New York, angka kemiskinan yang dilaporkan adalah 13,3 persen atau jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta—data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010.
Menurut catatan Kompas, dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diperuntukkan bagi orang miskin, penerima bantuan iuran dari pemerintah berjumlah 76,4 juta orang. Mereka adalah penduduk yang dapat menggunakan jaminan itu ketika sakit. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari angka penduduk miskin menurut BPS, yakni 31,02 juta jiwa pada tahun 2010.
Kesimpangsiuran angka penduduk miskin tersebut ditanggapi oleh Suahasil Nazara, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara itu, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dari sudut pandang yang berbeda menyoroti angka yang dilaporkan Indonesia ke forum di New York.
Metodologi
Menurut Suahasil Nazara, kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik. Orang-orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan, misalnya, tidak dapat diabaikan karena jumlahnya besar. Persentase kemiskinan (sesuai laporan BPS) sekitar 13 persen, tetapi angka penerima bantuan pemerintah terkadang lebih besar. ”Itu mencerminkan terdapat keluarga yang masih layak menerima bantuan, tetapi tidak dikategorikan miskin oleh statistik BPS,” ujar Suahasil.
Menurut dia, persentase kemiskinan yang dikeluarkan BPS merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode tertentu. Yang terpenting, tegasnya, adalah menggunakan satu metodologi yang sama agar angka-angka tersebut dapat diperbandingkan antarwaktu sehingga trennya bisa diketahui.
Kualitas hidup
Suahasil menambahkan, salah satu tantangannya ialah mendekatkan perhitungan makro dengan realitas kemiskinan untuk kepentingan intervensi program-program mengurangi kemiskinan.
Hal lainnya, kualitas dan perbaikan hidup masyarakat belum tentu tercermin dari statistik itu. Angka kemiskinan turun belum berarti ada perbaikan kualitas hidup.
Menyoroti kualitas hidup, menurut Chalid, kualitas hidup penduduk miskin semakin buruk karena kebijakan pemerintah berpihak kepada kapitalis.
Kualitas hidup yang antara lain juga tampak dari pemenuhan kebutuhan akan air bersih dipandang Chalid tidak akan mencapai target MDGs karena, ”Patokannya adalah air dengan pemipaan, air bersih yang diswastakan. Bagaimana penduduk miskin akan mengakses? Harganya saja demikian mahal,” ujarnya. Dengan kebijakan semacam itu, tambahnya, penduduk miskin akan semakin jatuh miskin.
Suahasil menjelaskan, lantaran kompleksitasnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif. Menurut dia, pemerintah sebetulnya telah mempunyai pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan membagi menjadi tiga kluster, yakni berbasis keluarga, komunitas, serta usaha mikro atau kecil.
”Kluster pertama biasanya berbentuk bantuan sosial. Kluster ketiga merupakan upaya meningkatkan pendapatan yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan,” ujarnya.
Ternyata Rakyat Indonesia Masih Miskin
Meski target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Milenium tercapai, pada kenyataannya rakyat Indonesia masih miskin. Pendapatan 1 dollar AS (kurang dari Rp 9.000) per hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Utusan khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), Nila Djuwita Moeloek, mengemukakan hal tersebut seusai acara Parliamentary Stand Up For MDGs di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (17/9/2010) pekan lalu.
Tanggal 20-22 September 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk mengecek kemajuan MDGs. Sekitar 150 kepala negara akan hadir. Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Semua negara harus melaporkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran MDGs.
Nila selanjutnya mengatakan, untuk pengurangan angka kemiskinan, Indonesia masih tetap pada jalurnya.
Namun, dengan ukuran kemiskinan, yakni pendapatan di bawah 1 dollar AS per hari per orang, tentu dipertanyakan kualitas hidup yang dijalani masyarakat dengan pendapatan tepat di ambang batas itu, ataupun sedikit di atasnya yang menurut ukuran itu tidak tergolong miskin.
Proyek global MDGs terdiri atas 8 sasaran yang mencakup pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan, peningkatan angka partisipasi pendidikan primer, peningkatan kesehatan ibu, pengurangan angka kematian anak, penyebaran HIV/AIDS, kesetaraan jender, kepastian lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kemitraan global.
Saat ini Indonesia memilih menetapkan ambang batas kemiskinan pada pendapatan 1 dollar AS per hari per orang. Angka yang dicapai Indonesia menunjukkan perbaikan.
Tahun 1990, sekitar 20,6 persen penduduk pendapatannya di atas 1 dollar AS per hari. Tahun 2010, dari hasil sensus penduduk, menurut analis Kampanye dan Advokasi MDGs PBB di Indonesia, Wilson TP Siahaan, angka itu menjadi sekitar 13,33 persen jumlah penduduk, atau ada 31,02 juta penduduk miskin, dari data BPS per Maret 2010.
Menurut Nila, target-target yang dianggap telah on track sekalipun masih harus dilihat secara lebih detail. Di bidang pendidikan, misalnya, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar telah naik menjadi 95,14 persen pada tahun 2008 dibandingkan angka partisipasi murni tahun 1993 yang mencapai 91,23 persen.
Tak jauh beda dari pandangan Nila, Wilson melihat pencapaian MDGs Indonesia bagaikan potret bercampur. Di satu sisi, beberapa sasaran, seperti pengurangan kemiskinan, telah on track. Namun, kinerja dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan tetap menjadi masalah. Selama periode 1990-2010, kemiskinan hanya turun 1 persen.
Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin) dan pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin. ”Memang ada penurunan karena saat krisis tahun 1998 kemiskinan sempat mencapai 24 persen. Hanya saja, penurunan tidak cukup kencang dalam waktu 11 tahun,” ujarnya.
Masalah keadilan
MDGs yang dikemas dengan bungkus globalisasi, menurut Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi, sebagai proyek internasional dan komitmen bersama guna mengurangi kemiskinan, MDGs seakan terlepas dari masalah ketidakadilan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Palupi mengungkapkan, hal yang paling mendasar untuk melihat MDGs adalah dengan perspektif hak asasi manusia. Menurut dia, kapabilitas orang miskin harus ditingkatkan melalui pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyediaan kesempatan bekerja. Dengan demikian akan muncul kemandirian menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
Ia mencontohkan, sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 40 persen penduduk (golongan menengah) dan 20 persen (golongan terkaya). Sisanya yang 40 persen (penduduk termiskin) semakin tersingkir. Porsi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin menurun dari 20,92 persen pada tahun 2000 menjadi 19,2 persen tahun 2006.
Di samping itu, banyak kebijakan pemerintah dan target MDGs yang bertentangan. Di satu sisi, sasaran MDGs ialah menjamin kelestarian lingkungan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Namun, pemerintah justru melakukan perusakan sistematis terhadap lingkungan.
Pemerataan
Persoalan MDGs tidak bisa dipandang sebatas angka secara nasional, tetapi harus dilihat bagaimana pemerataan pencapaiannya di seluruh bagian Indonesia. Hal itu dikemukakan Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.
Ade berpendapat, di Indonesia bagian timur yang lebih tertinggal dibandingkan dengan bagian Indonesia lain, masalahnya akan sangat kompleks ditambah dengan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri.
Perlu pemetaan daerah yang kaya dan minus sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran. ”Selain itu, bias kebijakan juga harus dihindari. Permasalahan sebenarnya ada di daerah, tetapi penyelesaiannya menggunakan asumsi kota,” ujarnya. Menurut dia, penyelesaian masalah tidak bisa instan dan top down. ”Warga perlu terlibat dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan dapat menjawab masalah-masalah mereka,” kata Ade.
Secara umum, menurut Wilson, Indonesia jelas lebih baik daripada negara-negara di Afrika dan India karena populasinya lebih sedikit. Di samping itu, Indonesia mempunyai potensi besar dalam hal pendanaan, institusi, dan sumber daya manusia. Persoalannya ialah memastikan di tingkat bawah akan efektivitas program dan kekonkretannya. Menurut Wilson, MDGs adalah alat untuk melihat akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan.
Sementara Nila menegaskan, arah pemerintah selama ini sudah benar karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki semangat pro-poor, pro-growth, dan pro-job. Rencana pemerintah untuk mencapai semua sasaran MDGs tergambar pula dalam rencana pembangunan berjangka yang telah disusun.
14 Kategori Orang Termiskin
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku diminta memberikan penjelasan tentang 14 kriteria yang menyatakan daerah itu masuk kategori termiskin ketiga setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur dibanding 30 provinsi lainnya di Indonesia.
"Lembaga ini dalam melakukan surveinya pasti menggunakan indikator yang berstandar nasional maupun internasional, tapi kelihatannya tidak diterima semua pihak sehingga pimpinan DPRD harus mengundang BPS memberikan penjelasan resmi," kata anggota DPRD Maluku, Tobyhen Sahureka di Ambon, Senin (20/9/2010).
BPS tidak mungkin melakukan penghitungan asal-asalan sehingga menimbulkan polemik di kalangan eksekutif maupun legislatif karena sudah banyak program pembangunan yang berjalan selama ini.
Menurut Sahureka, lembaga ini pasti memiliki dasar yang kuat dalam menghitung angka kemiskinan rakyat di daerah berdasarkan 14 indikator dan potret kondisi riil di lapangan tidak pernah direkayasa dalam bentuk laporan akhir seperti ini.
Sementara Kabid Analisa Statistik BPS Maluku, CH. Andila mengatakan, pihaknya siap memberikan penjelasan resmi ke DPRD terkait status Maluku masuk kategori termiskin ketiga di Indonesia.
"Memang kegiatan survei yang dilakukan untuk menghitung tingkat ekonomi masyarakat secara mikro menggunakan 14 indikator dan hasilnya dipakai pemerintah untuk menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai," katanya.
Ke-14 indikator ini antara lain meliputi,
1. Luas bangunan tempat tinggal ukurannya kurang dari 8 meter persegi,
2. Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu,
3. Bangunan rumah menggunakan dinding bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah,
4. Fasilitas jamban tidak ada, kalau pun ada, digunakan bersama dengan keluarga lain.
Survei ini juga melihat,
5. Fasilitas air minum dan masak dari sumur, mata air tak terlindungi, air sungai, danau atau air hujan,
6. Sumber penerangan bukan listrik,
7. Menggunakan kayu, arang atau minyak tanah sebagai bahan bakar,
8. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging dan susu,
9. Hanya mampu membeli satu setelan pakaian baru selama setahun.
Warga yang masuk kategori miskin ini juga dilihat,
10. Tidak mampu membayar biaya obat anggota keluarga yang sakit ke Puskesmas atau Poliklinik.
11. Pekerjaan tetap Kepala Keluarga sebagai petani dengan lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang kayu atau tukang becak, pemulung.
12. Pekerjaan lain dengan penghasilan maksimum Rp 600.000 per bulan.
Selain itu,
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak lebih dari Sekolah Dasar,
14. tidak memiliki harta senilai Rp 500.000 seperti bangunan, perhiasan emas dan ternak atau kredit barang.
Sumber: www.rimanews.com
Dalam laporan yang dibawa ke Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium yang berlangsung pada 20-22 Desember 2010 di New York, angka kemiskinan yang dilaporkan adalah 13,3 persen atau jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta—data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010.
Menurut catatan Kompas, dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diperuntukkan bagi orang miskin, penerima bantuan iuran dari pemerintah berjumlah 76,4 juta orang. Mereka adalah penduduk yang dapat menggunakan jaminan itu ketika sakit. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari angka penduduk miskin menurut BPS, yakni 31,02 juta jiwa pada tahun 2010.
Kesimpangsiuran angka penduduk miskin tersebut ditanggapi oleh Suahasil Nazara, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara itu, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dari sudut pandang yang berbeda menyoroti angka yang dilaporkan Indonesia ke forum di New York.
Metodologi
Menurut Suahasil Nazara, kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik. Orang-orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan, misalnya, tidak dapat diabaikan karena jumlahnya besar. Persentase kemiskinan (sesuai laporan BPS) sekitar 13 persen, tetapi angka penerima bantuan pemerintah terkadang lebih besar. ”Itu mencerminkan terdapat keluarga yang masih layak menerima bantuan, tetapi tidak dikategorikan miskin oleh statistik BPS,” ujar Suahasil.
Menurut dia, persentase kemiskinan yang dikeluarkan BPS merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode tertentu. Yang terpenting, tegasnya, adalah menggunakan satu metodologi yang sama agar angka-angka tersebut dapat diperbandingkan antarwaktu sehingga trennya bisa diketahui.
Kualitas hidup
Suahasil menambahkan, salah satu tantangannya ialah mendekatkan perhitungan makro dengan realitas kemiskinan untuk kepentingan intervensi program-program mengurangi kemiskinan.
Hal lainnya, kualitas dan perbaikan hidup masyarakat belum tentu tercermin dari statistik itu. Angka kemiskinan turun belum berarti ada perbaikan kualitas hidup.
Menyoroti kualitas hidup, menurut Chalid, kualitas hidup penduduk miskin semakin buruk karena kebijakan pemerintah berpihak kepada kapitalis.
Kualitas hidup yang antara lain juga tampak dari pemenuhan kebutuhan akan air bersih dipandang Chalid tidak akan mencapai target MDGs karena, ”Patokannya adalah air dengan pemipaan, air bersih yang diswastakan. Bagaimana penduduk miskin akan mengakses? Harganya saja demikian mahal,” ujarnya. Dengan kebijakan semacam itu, tambahnya, penduduk miskin akan semakin jatuh miskin.
Suahasil menjelaskan, lantaran kompleksitasnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif. Menurut dia, pemerintah sebetulnya telah mempunyai pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan membagi menjadi tiga kluster, yakni berbasis keluarga, komunitas, serta usaha mikro atau kecil.
”Kluster pertama biasanya berbentuk bantuan sosial. Kluster ketiga merupakan upaya meningkatkan pendapatan yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan,” ujarnya.
Ternyata Rakyat Indonesia Masih Miskin
Meski target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Milenium tercapai, pada kenyataannya rakyat Indonesia masih miskin. Pendapatan 1 dollar AS (kurang dari Rp 9.000) per hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Utusan khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), Nila Djuwita Moeloek, mengemukakan hal tersebut seusai acara Parliamentary Stand Up For MDGs di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (17/9/2010) pekan lalu.
Tanggal 20-22 September 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk mengecek kemajuan MDGs. Sekitar 150 kepala negara akan hadir. Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Semua negara harus melaporkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran MDGs.
Nila selanjutnya mengatakan, untuk pengurangan angka kemiskinan, Indonesia masih tetap pada jalurnya.
Namun, dengan ukuran kemiskinan, yakni pendapatan di bawah 1 dollar AS per hari per orang, tentu dipertanyakan kualitas hidup yang dijalani masyarakat dengan pendapatan tepat di ambang batas itu, ataupun sedikit di atasnya yang menurut ukuran itu tidak tergolong miskin.
Proyek global MDGs terdiri atas 8 sasaran yang mencakup pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan, peningkatan angka partisipasi pendidikan primer, peningkatan kesehatan ibu, pengurangan angka kematian anak, penyebaran HIV/AIDS, kesetaraan jender, kepastian lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kemitraan global.
Saat ini Indonesia memilih menetapkan ambang batas kemiskinan pada pendapatan 1 dollar AS per hari per orang. Angka yang dicapai Indonesia menunjukkan perbaikan.
Tahun 1990, sekitar 20,6 persen penduduk pendapatannya di atas 1 dollar AS per hari. Tahun 2010, dari hasil sensus penduduk, menurut analis Kampanye dan Advokasi MDGs PBB di Indonesia, Wilson TP Siahaan, angka itu menjadi sekitar 13,33 persen jumlah penduduk, atau ada 31,02 juta penduduk miskin, dari data BPS per Maret 2010.
Menurut Nila, target-target yang dianggap telah on track sekalipun masih harus dilihat secara lebih detail. Di bidang pendidikan, misalnya, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar telah naik menjadi 95,14 persen pada tahun 2008 dibandingkan angka partisipasi murni tahun 1993 yang mencapai 91,23 persen.
Tak jauh beda dari pandangan Nila, Wilson melihat pencapaian MDGs Indonesia bagaikan potret bercampur. Di satu sisi, beberapa sasaran, seperti pengurangan kemiskinan, telah on track. Namun, kinerja dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan tetap menjadi masalah. Selama periode 1990-2010, kemiskinan hanya turun 1 persen.
Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin) dan pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin. ”Memang ada penurunan karena saat krisis tahun 1998 kemiskinan sempat mencapai 24 persen. Hanya saja, penurunan tidak cukup kencang dalam waktu 11 tahun,” ujarnya.
Masalah keadilan
MDGs yang dikemas dengan bungkus globalisasi, menurut Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi, sebagai proyek internasional dan komitmen bersama guna mengurangi kemiskinan, MDGs seakan terlepas dari masalah ketidakadilan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Palupi mengungkapkan, hal yang paling mendasar untuk melihat MDGs adalah dengan perspektif hak asasi manusia. Menurut dia, kapabilitas orang miskin harus ditingkatkan melalui pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyediaan kesempatan bekerja. Dengan demikian akan muncul kemandirian menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
Ia mencontohkan, sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 40 persen penduduk (golongan menengah) dan 20 persen (golongan terkaya). Sisanya yang 40 persen (penduduk termiskin) semakin tersingkir. Porsi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin menurun dari 20,92 persen pada tahun 2000 menjadi 19,2 persen tahun 2006.
Di samping itu, banyak kebijakan pemerintah dan target MDGs yang bertentangan. Di satu sisi, sasaran MDGs ialah menjamin kelestarian lingkungan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Namun, pemerintah justru melakukan perusakan sistematis terhadap lingkungan.
Pemerataan
Persoalan MDGs tidak bisa dipandang sebatas angka secara nasional, tetapi harus dilihat bagaimana pemerataan pencapaiannya di seluruh bagian Indonesia. Hal itu dikemukakan Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.
Ade berpendapat, di Indonesia bagian timur yang lebih tertinggal dibandingkan dengan bagian Indonesia lain, masalahnya akan sangat kompleks ditambah dengan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri.
Perlu pemetaan daerah yang kaya dan minus sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran. ”Selain itu, bias kebijakan juga harus dihindari. Permasalahan sebenarnya ada di daerah, tetapi penyelesaiannya menggunakan asumsi kota,” ujarnya. Menurut dia, penyelesaian masalah tidak bisa instan dan top down. ”Warga perlu terlibat dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan dapat menjawab masalah-masalah mereka,” kata Ade.
Secara umum, menurut Wilson, Indonesia jelas lebih baik daripada negara-negara di Afrika dan India karena populasinya lebih sedikit. Di samping itu, Indonesia mempunyai potensi besar dalam hal pendanaan, institusi, dan sumber daya manusia. Persoalannya ialah memastikan di tingkat bawah akan efektivitas program dan kekonkretannya. Menurut Wilson, MDGs adalah alat untuk melihat akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan.
Sementara Nila menegaskan, arah pemerintah selama ini sudah benar karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki semangat pro-poor, pro-growth, dan pro-job. Rencana pemerintah untuk mencapai semua sasaran MDGs tergambar pula dalam rencana pembangunan berjangka yang telah disusun.
14 Kategori Orang Termiskin
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku diminta memberikan penjelasan tentang 14 kriteria yang menyatakan daerah itu masuk kategori termiskin ketiga setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur dibanding 30 provinsi lainnya di Indonesia.
"Lembaga ini dalam melakukan surveinya pasti menggunakan indikator yang berstandar nasional maupun internasional, tapi kelihatannya tidak diterima semua pihak sehingga pimpinan DPRD harus mengundang BPS memberikan penjelasan resmi," kata anggota DPRD Maluku, Tobyhen Sahureka di Ambon, Senin (20/9/2010).
BPS tidak mungkin melakukan penghitungan asal-asalan sehingga menimbulkan polemik di kalangan eksekutif maupun legislatif karena sudah banyak program pembangunan yang berjalan selama ini.
Menurut Sahureka, lembaga ini pasti memiliki dasar yang kuat dalam menghitung angka kemiskinan rakyat di daerah berdasarkan 14 indikator dan potret kondisi riil di lapangan tidak pernah direkayasa dalam bentuk laporan akhir seperti ini.
Sementara Kabid Analisa Statistik BPS Maluku, CH. Andila mengatakan, pihaknya siap memberikan penjelasan resmi ke DPRD terkait status Maluku masuk kategori termiskin ketiga di Indonesia.
"Memang kegiatan survei yang dilakukan untuk menghitung tingkat ekonomi masyarakat secara mikro menggunakan 14 indikator dan hasilnya dipakai pemerintah untuk menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai," katanya.
Ke-14 indikator ini antara lain meliputi,
1. Luas bangunan tempat tinggal ukurannya kurang dari 8 meter persegi,
2. Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu,
3. Bangunan rumah menggunakan dinding bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah,
4. Fasilitas jamban tidak ada, kalau pun ada, digunakan bersama dengan keluarga lain.
Survei ini juga melihat,
5. Fasilitas air minum dan masak dari sumur, mata air tak terlindungi, air sungai, danau atau air hujan,
6. Sumber penerangan bukan listrik,
7. Menggunakan kayu, arang atau minyak tanah sebagai bahan bakar,
8. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging dan susu,
9. Hanya mampu membeli satu setelan pakaian baru selama setahun.
Warga yang masuk kategori miskin ini juga dilihat,
10. Tidak mampu membayar biaya obat anggota keluarga yang sakit ke Puskesmas atau Poliklinik.
11. Pekerjaan tetap Kepala Keluarga sebagai petani dengan lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang kayu atau tukang becak, pemulung.
12. Pekerjaan lain dengan penghasilan maksimum Rp 600.000 per bulan.
Selain itu,
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak lebih dari Sekolah Dasar,
14. tidak memiliki harta senilai Rp 500.000 seperti bangunan, perhiasan emas dan ternak atau kredit barang.
Sumber: www.rimanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar