Lonceng Kematian NKRI

Menjelang satu tahun usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono (SBY-Boediono), beberapa lembaga survei menunjukkan betapa merosotnya apresiasi publik atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, baik dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, hukum maupun kesejahteraan sosial.

Apresiasi ini lebih buruk dibandingkan dengan penilaian masyarakat pada kurun waktu yang sama atas KIB I. Bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi andalan kampanye pasangan SBY-Boediono kini justru terpuruk. Penilaian masyarakat tersebut belum tentu semuanya benar. Namun bila kita lihat adanya upaya untuk menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan hukum yang pilih kasih, tampaknya penilaian masyarakat tersebut masuk akal.

Contoh paling konkret dari kesenjangan dalam penegakan hukum ialah betapa njomplang hukuman yang diberikan kepada para koruptor dan terhadap mereka yang masih memiliki gagasan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tengoklah misalnya seorang mafia hukum sekaliber Sjahril Djohan hanya dikenai hukuman 18 bulan penjara potong tahanan.

Bandingkan dengan para penari Cakalele yang membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) saat menari di hadapan Presiden SBY beberapa waktu lalu, mereka mendapatkan "hadiah hukuman" 20 tahun penjara. Tampaknya korupsi bukan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan negara atau bermotifkan politik, melainkan kejahatan biasa yang hukumannya tidak berbeda jauh dengan hukuman terhadap seorang nenek yang memungut tiga buah cokelat yang jatuh dari pohon!

Sementara mereka yang dianggap melakukan gerakan separatisme diganjar hukuman yang amat berat karena dianggap melakukan tindakan melawan hukum yang terkait dengan politik. Hukuman yang terlalu berat dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada mereka yang dituduh menjadi pengikut RMS menjadikan gerakan separatisme tersebut tumbuh dengan subur kembali. Tindakan penyiksaan juga menyebabkan adanya simpati dan dukungan internasional terhadap mereka yang terhukum ini.

Tak mengherankan bila sebagian kecil pimpinan RMS di negeri Belanda berupaya untuk memanfaatkan rencana kunjungan Presiden SBY ke Negeri Kincir Angin tersebut untuk propaganda politik dengan menuntut kepada pengadilan Belanda agar menangkap Presiden SBY yang dipandang sebagai pelanggar hak asasi manusia.Keputusan Presiden SBY untuk menunda kunjungan ke Belanda semakin menunjukkan bahwa upaya RMS menginternasionalisasi gerakannya sukses besar.

Kasus tindakan kekerasan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang videonya juga ditayangkan di Australia dan beberapa negara di dunia juga menimbulkan simpati dunia terhadap gerakan tersebut. Manakala kita sedang membangun suatu kebersamaan di antara sesama anak bangsa, ternyata ada tindakan semena-mena terhadap sesama anak bangsa yang mungkin saja salah langkah.

Tindakan kejam itu justru menumbuhsuburkan kembali gerakan separatisme di Tanah Air. Kita tidak belajar dari Gerakan Aceh Merdeka yang digagas Hasan Tiro dahulu. Mulanya ia juga gerakan kecil yang didukung 15-20 orang kerabatnya. Namun karena tindak kekerasan aparat terhadap mereka begitu masif, jadilah ia gerakan besar yang mendunia. Dalam bulan-bulan terakhir ini kita juga menyaksikan betapa konflik komunal menggema kembali. Persoalan terorisme juga muncul kembali.

Untuk mengatasi hal itu, bukan tindakan pencegahan yang dilakukan, melainkan seolah negara memelihara konflik komunal, premanisme, dan terorisme. Entah kebetulan atau tidak, apakah itu juga bagian dari skenario besar terkait dengan proyek penanganan terorisme, tetapi persoalan terorisme selalu muncul saat ada isu politik lain yang sedang terjadi di negeri ini. Tengok pula bagaimana cara polisi menangani demo mahasiswa di Makassar.

Kita tidak setuju dengan cara-cara demo mahasiswa yang brutal dan sering melawan aparat keamanan. Namun kita juga tidak setuju dengan cara aparat kepolisian mengatasi demo mahasiswa di Makassar. Jika cara penanganan terhadap mereka yang dituduh separatis, teroris, atau terhadap demonstrasi mahasiswa seperti yang kita lihat di tayangan televisi, kita patut khawatir jangan-jangan lonceng kematian NKRI akan segera berdentang!

Pedulikah para petinggi negara kita atas situasi di lapangan tersebut? Tampaknya mereka lebih sibuk soal reshuffle kabinet karena itu akan terkena langsung pada diri dan partainya. Repotnya lagi bila Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet bukan atas dasar merit system, melainkan penjatahan kursi di kabinet bagi partai-partai politik yang menjadi pendukungnya.

Jika pendekatan politik lebih mengemuka dalam penggantian kabinet, secara sadar atau tidak para petinggi negeri hanya sibuk dengan bagi-bagi kekuasaan di antara mereka sendiri, bukan ingin berkarya bagi bangsa. Situasi itu mirip dengan Prancis sebelum revolusi 1770-an ketika para elite politik dan bangsawan tidak peduli dengan situasi negeri dan melontarkan semboyan: apres nous le deluge yang artinya biarlah prahara datang setelah kita pergi.

Kendati di era modern ini tidak ada lagi guillotine pemenggal kepala para elite politik yang merusak negara seperti di Prancis, apakah para elite politik peduli pada masa depan anak cucu mereka yang juga adalah bagian dari bangsa ini? Kita tak ingin lonceng kematian NKRI bergema dalam waktu kapan pun. Untuk itulah kita harus mengawal jalannya pemerintahan negeri ini agar tidak terjadi politik pecah-belah di antara anak-anak negeri.

Oleh :  Ikrar Nusa Bhakti

(Penulis adalah Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI) 
www.harian-global.com